Wednesday, May 04, 2005

WALHI :"Pemerintah Abaikan Lingkungan untuk Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD-Nias"

Banda Aceh, (KATALIS)
Pembentukan Badan Pelaksana (Bapel) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (29/4) dinilai Wahana Lingkungan Hidup tidak aspiratif. Seperti diungkapkan Sofyan, Koordinator Desk Aceh WALHI, pada 4 Mei lalu, hal itu dikarenakan unsur-unsur pelaksana yang terkandung di dalamnya tidak juga menunjukkan perspektif manajemen bencana dan lingkungan yang berorientasi kemanusiaan.

"Membangun Aceh kembali adalah pekerjaan besar yang pastinya juga akan mempengaruhi lingkungan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup malah tidak termasuk dalam struktur Bapel. hal ini menunjukkan tidak adanya perspektif lingkungan dalam badan tersebut," papar Bambang Antariksa, pejabat sementara Walhi Aceh.

Sementara itu, dalam konteks bencana, tidak satu pun unsur yang dipersiapkan untuk menangani masalah tersebut. Padahal Aceh sebagai daerah rawan bencana harus dirancang untuk hal tersebut dalam hal kebijakan maupun model pembangunan.

"Kami menilai pemerintah Indonesia dalam menentukan dan menetapkan personil yang duduk di Bapel tidak transparan. Kriteria yang dibangun pemerintah juga tidak jelas dan tidak pernah diketahui publik sebelumnya. Selain itu, harus juga dipertanyakan mengapa yang menjadi ketua adalah Menkopolhukam. Apakah karena Aceh masih dalam kondisi darurat sipil? Keberadaan Bapel tersebut diharapkan dapat memberbaiki kondisi di Provinsi Serambi Mekah itu. Tentunya, Nias juga diharapkan demikian. Karena rekonstruksi tidak mungkin bisa dijalankan sempurna tanpa perdamaian atau rasa aman," tukas Sofyan.

Kejanggalan lain yang juga diamati WALHI dari pembentukan Bapel tersebut adalah keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NAD Sayed Fuad Zakaria sebagai dewan pengarah. "Sesuai dengan salah satu fungsi ketua dan wakil DPRD menjadi dewan pengawas di luar struktur sehingga mampu menjalankan fungsi legislasi objektif. Proses yang ada saat ini memperlihatkan penyusunan dan penempatan personil Bapel tidak didasarkan kebutuhan lapangan dan fungsi lembaga," jelas Bambang Antariksa.

Pemerintah Indonesia menetapkan struktul Bapel untuk rekontruksi dan rehabilitasi NAD dan menuangakannya dalam SK Presiden Nomor 63/M/2005 tertanggal 29 April dan Perpu Nomor 2/2005, di amana telah ditandatangani oleh Presiden SBY pada 29 April lalu. (AK)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home