Wednesday, May 11, 2005

DPR Minta Menteri BUMN Usut KKN di PKT

Jakarta (KATALIS) - Anggota Komisi VI DPR-RI Djelantik Mokodompit meminta Menteri Negara BUMN Sugiharto agar mengusut tuntas dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) yang dikhawatirkan merugikan negara.

Dugaan adanya KKN di PT Pupuk Kaltim itu perlu mendapatkan perhatian serius, dan harus ditangani segera, selain di 15 BUMN lainnya yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Djelantik, anggota Komisi VI DPR Djelantik Mokodompit yang membidangi perdagangan, koperasi dan UKM serta BUMN, di Jakarta, Rabu.

Jika terbukti, kata Djelantik, para direksi yang terindikasi terlibat harus segera diganti sesuai Inpres No8/ 2005, tentang pengangkatan anggota direksi dan atau komisaris/dewan pengawas guna meningkatkan kinerja BUMN.

Menurut dia, KKN di PT Pupuk Kaltim dan 15 BUMN lainnya itu modus operandinya "licin" karena pandai memanfaatkan celah-celah yang ada dalam sistem hukum itu.

Salah satu bentuk KKN dan penyimpangan, kata Djelantik, adalah di bidang pemasaran dalam negeri, dalam bentuk kerjasama antara distributor, pedagang dengan produsen yang mengakibatkan harga pupuk
ke petani menjadi di atas harga eceran tertinggi. Hal itu karena distributor "bermain" untuk memberikan komisi penjualan kepada oknum tertentu guna mendapatkan alokasi pupuk, katanya.

Pada saat musim tanam datang, para distributor menimbun pupuk di gudang mereka, sehingga pupuk menjadi langka di pasaran. Pengiriman barang juga diperlambat dengan bermacam-macam alasan antara lain masalah angkutan, padahal cara seperti itu hanya untuk menaikkan harga naik di pasaran, kata Djelantik.

Untuk membuktikan penyimpangan seperti ini, hanya dapat dilakukan dengan audit investigasi oleh aparat yang berwenang. Karena itu pula penyimpangan seperti ini sulit diberantas, katanya.

Sementara untuk perdagangan ekspor, menurut dia, peluang penyimpangan itu menjadi lebih besar karena kurang didukung oleh aturan yang tegas dan jelas, melainkan hanya diatur oleh kebijakan manajemen masing-masing BUMN Pupuk. Kondisi demikian membuka lebar peluang penyimpangan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh oknum perusahaan dan oknum pejabat pemerintah.

Sebagai contoh, pada setiap penjualan ekspor pupuk oleh suatu BUMN, direksi akan menetapkan alokasi pupuk yang akan diekspor dan menawarkan harga pada trader (pedagang) yang mereka anggap bisa melakukan negosiasi dalam penetapan komisi penjualan.

Untuk ekspor Agustus 2004 misalnya, di PT Pupuk Kalimantan Timur, alokasi diberikan secara langsung kepada beberapa trader asing dengan pola back dated contract (kontrak mundur) dimana harga
pasar dunia yang terjadi pada pengapalan Agustus 2004 sangat tinggi. "Sementara harga yang dicantumkan dalam kontrak penjualan adalah harga pasar yang terjadi Juni 2004, yang nilainya jauh di
bawah harga pasar pada Agustus," katanya.

Dengan pola back date contract terdapat selisih harga yang cukup besar, dengan nilai lebih kurang 50 dolar AS per ton. Permainan seperti ini mereka sebut dengan komitmen lama, tambah Djelantik.

"Bisa dibayangkan, apabila volume ekspor Agustus 2004 mencapai 100.000 ton maka oknum perusahaan berhasil mengantongi uang sebesar 5 juta dolar AS atau sekitar Rp5 miliar. Modus seperti ini terjadi lagi Nopember 2004 dengan volume sebesar 100.000 ton.

Pada saat direksi PT Pupuk Kalimantan Timur menetapkan harga jual ekspor 12 dolar AS/metrik ton di bawah harga pasar internasional, mengakibatkan BUMN itu dirugikan sekitar 1,2 juta dolar AS," kata Djelantik.(AK)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home