Wednesday, May 04, 2005

Agar Pusat dan Daerah Akur

Otonomi daerah malah sering menimbulkan "Raja Kecil". Tata hubungan Kewenangan pemerintah pusat dan daerah harus dipertegas lagi.
Jakarta. (KATALIS) Banyaknya oknum aparat pemerintahan daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan dibawa ke meja hijau nampaknya perlu mendapat perhatian. Tidak hanya itu, kewenangan daerah yang semakin besar malahan seakan menimbulkan sekat tersendiri bagi pemerintah pusat untuk mengaksesnya. Akar dari berbagai permasalahan tersebut salah satunya belum diregulasikannya tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 mengisyaratkan secara khusus mengenai pemerintah daerah. Pasal yang telah mengalami beberapa kali amandemen ini masih berkiblat pada Tap MPR No. IV/MPR/2000 yang mana merekomendasikan agar otonomi disusun secara bertingkat. Artinya, kewenangan yang diberikan ke daerah pun harus dilaksanakan bertahap. Tak lain, hal itu ditujukan agar daerah tidak kaget dan akhirnya menjadi otonomi daerah yang kebablasan.
Sementara itu kalau kita buka pasal 18 A dan 18 B UUD 1945 di mana masing-masing terdiri dari dua ayat ini memang secara eksplisit tidak mengatur desentralisasi dan tugas pembantuan, namun pengaturan oleh produk hukum yang lebih rendah dan penyelenggaraan dekonsentrasi (penjabaran) tidak dapat dicegah lagi. Maksudnya, pengaturan dan penyelenggaraan dekonsentrasi sebenarnya merupakan bagian dari sentralisasi. Oleh sebab itu ketentuan mengenainya tidak perlu lagi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi dalam peraturan perundan-undangan yang lebih rendah, yaitu undang-undang.
Menanggapi permasalahan di atas, Prof. Bhenyamin Hoessin, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia mengungkapkan, permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah itu memang sudah sedikit disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lebih lanjut ketua tim penyusun Rancangan Undang-Undang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini menjelaskan, kedudukan provinsi dan kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat merupakan hubungan subordinatif.
Sementara kalau dilihat dari hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan provinsi maupun kabupaten/kota dikatakan bersifat resiprokal (tidak bersifat satu arah). Artinya, hubungan itu bisa dari atas ke bawah (downward) maupun sebaliknya. Hubungan ini juga berlaku untuk provinsi dengan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai hal ini bisa kita cermati dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/2000.
Lebih lanjut Prof Benyamin memaparkan, dalam ketetapan MPR tersebut tujuan utamanya adalah sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik serta mengembangkan kreatifitas masyarakat maupun aparat pemerintahan di daerah. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah daerah baik dalam hal kewenangan maupun keuangan juga sebagai hal yang diisyaratkan dalam ketetapan itu. Tak kalah pentingnya, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah merupakan sasaran pokok yang harus diciptakan dalam regulasi khusus sebagai pencerminan dari amanat ketetapan lembaga tertinggi negara tersebut.
Harus dalam Undang-Undang
Sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 18 A yang mana harus ada undang-undang khusus mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini hubungan kewenangan tersebut memang sedikit banyak sudah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah ini dalam pasal 14 ayat 3 telah mengisyaratkan adanya peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan hubungan kewenangan itu. "Tentunya ketentuan dalam UU Pemerintah Daerah itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamahkan untuk meregulasikannya dalam sebuah undang-undang," tukas Prof. Bhenyamin.
Mengenai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi menambahkan, dalam waktu dekat kementeriannya telah menyiapkan suatu naskah akademis untuk merealisasikan amanah undang-undang dasar tersebut. Lebih lanjut Taufik menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan serangkaian pengkajian dengan beberapa instansi terkait guna mewujudkan Undang-Undang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini.
Seperti yang diungkapkan Taufik Effendi kepada LEGAL REVIEW pada Februari 2005 lalu, undang-undang ini sangat penting dan strategis mengingat sudah kian mendesaknya aktualisasi keserasian hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk itu Taufik mewanti-wanti agar tidak gegabah dalam mewujudkannya. Menurutnya, semua harus berpedoman pada lima C, yaitu Concept, Competence, Connection, Commitment, dan Consistent. Pedoman pertama, perlu adanya kejelasan dan kesamaan pengertian, pemahaman, persepsi, konsepsi dan kesamaan tujuan serta kesamaan rencana tindak (action plan) atau dengan kata lain konsepnya harus jelas dahulu.
Kedua, Competance, yaitu mampu untuk melaksanakan konsep yang telah disepakati bersama. Ketiga, Connection, artinya ada networking atau jaringan tata hubungan kerja yang jelas. Keempat, Commitment, yaitu diperlukan adanya komitmen seluruh pimpinan organisasi untuk merealisasikan konsep tata hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kelima, Consistent, adalah perlu adanya konsistensi dalam melaksanakan kebijakan tata hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah disepakati, tidak berubah-ubah setiap berganti kepemimpinan, dan berkesinambungan.
Taufik juga mendukung pendapat yang menyatakan, pembentukan undang-undang ini merupakan perwujudan otonomi daerah seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 A ayat (1). Lebih lanjut dia mengatakan, pengejawantahan ketentuan tersebut bukanlah meletakkan sentralisasi dan desentralisasi sebagai dua kutub yang berlawanan, akan tetapi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan (continum). "Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan," tegas Taufik Effendi.
Perubahan Paradigma dan Model
Sementara itu perubahan undang-undang pemerintah daerah dalam pandangan Taufik Effendi merupakan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, undang-undang ini telah mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan ini sekilas memang terkesan sangat radikal, terutama menyangkut aturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dan pengaturan kembali kewenangan antar tingkatan pemerintahan.
Lebih jauh Taufik berpendapat, perubahan paradigma maupun model pemerintah daerah ke depan semakin memudahkan untuk perwujudan local democracy model. Artinya, pemerintahan daerah yang menggunakan model ini akan lebih menekankan pada aspek efisiensi model struktur organisasinya sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Seiring dengan perubahan paradigma maupun model tersebut, juga telah terjadi pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi menjadi pengutamaan desentralisasi. Hal ini menurut Taufik dilaksanakan dengan pemangkasan dan perampingan struktur organisasi. Perubahan lain yang akan dilakukan sebagai konsekuensi perubahan paradigma ini nantinya adalah pola hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi yang semula dependent dan subordinate menjadi hirarkis dan sub ordinat.
Mengenai pola hubungan itu, Syarifuddin Basri, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan di sela-sela sebuah seminar tentang pemerintah daerah beberapa waktu lalu di Jakarta memaparkan, memang setelah lahirnya otonomi daerah terkesan ada ketidakharmonisan hubungan antara kota dan kabupaten. Misalnya saja, pemerintah kabupaten dan kota sulit diajak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi di mana hal ini bisa dilihat dari mangkirnya Bupati dan Walikota pada rapat kerja, rapat koordinasi pembangunan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi. Tidak hanya itu, usulan rencana kegiatan pembangunan yang didanai oleh Pemerintah Pusat tidak melewati provinsi dahulu, tetapi langsung ke pemerintah pusat.
Hal yang sama juga diungkap Muhammad Tamzil, Bupati Kudus. Dia menambahkan, pemerintah kota/kabupaten cenderung berjalan sendiri-sendiri, padahal seharusnya mereka bersinergi untuk membangun daerahnya. Dari sisi pemerintah pusatnya pun sampai saat ini cenderung melaksanakan sendiri urusan yang sudah didesantralisasikan baik ke provinsi ataupun kabupaten/kota.
Bagaimana dengan bidang keuangan? Menyangkut dana perimbangan, kata Syafruddin Basri, pemerintah daerah sering kali dirugikan. Bukan hanya itu, bagi kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan kewenangan tertentu, diharuskan untuk menyerahkannya ke provinsi. Dan hal ini ternyata harus melalui prosedur yang rumit lagi berbelit-belit, sehingga hal ini berdampak pada terbengkalainya urusan tersebut. "Kalau sudah seperti ini masyarakat yang akan dirugikan," tegas Syafruddin.
Melibat begitu peliknya permasalahan otonomi daerah tersebut, baik Syafruddin Basri maupun Muhammad Tamzil menyimpulkan harus segera dibentuk undang-undang yang khusus mengatur hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, mengenai target waktu lahirnya undang-undang ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendi menandaskan paling tidak di pertengahan tahun depan (2006) sudah harus terwujud. "Ini mendesak agar grey area kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten (kota) bisa dihindari," kata Taufik. (AK)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home