Monday, May 09, 2005

Advokasi Hak MA Dalam Rimba Hukum Internasional

“Kakek saya dipanggil oleh pejabat kecamatan, mereka mengatakan akan mendiskusikan tentang ganti-rugi. Ketika dia tiba di kantor kecamatan, topik perbincangan bukan tentang ganti rugi. Dia diancam jika dia tidak menyerahkan tanahnya maka dia akan dipenjara. Mereka mengatakan bahwa dia sudah menentang program pembangunan pemerintah” kata Ita. Sekarang di tanah milik nenek Ita (Siirim) dibangun sebuah bendungan air untuk pekerja PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL). Sementara kebun itu berubah menjadi kolam renang untuk staf perusahaan. Untuk semua itu Siirin (janda berusia 75 tahun) hanya memperoleh ganti rugi satu karung beras untuk tanahnya seluas 35 hektar. Tidak lebih.(Majalah Kalimantan Review, English Edition July 2001)Latar BelakangPetikan laporan diatas adalah realita yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Dayak Jalai di kampung Beriam Kec. Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Ketika tanahnya dirampas untuk kepentingan pengembangan kebun kelapa sawit. Sementara itu Masyarakat adat Dayak Bekatik di Kampung Nyayat Kec. Tebas Kab. Sambas juga mengalami hal yang sama. Lahan mereka seluas 1400 hektar diambil oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) untuk perkebunan kelapa sawit. Masyarakat adat yang menentang perampasan tersebut ditangkap dan dipenjara.1 Tapi realita tadi bukan monopoli masyarakat adat di Kalimantan Barat, di banyak tempat Indonesia masyarakat adat menghadapi persoalan yang sama. Tanah dan kekayaan alam mereka dirampas atas nama kebijakan pembangunan atau kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat Adat Moronene di Sulawesi Tenggara digusur dari tanah mereka atas nama konservasi.2Kebijakan pembangunan Indonesia yang tidak menghormati masyarakat adat membuat masyarakat adat sering kalah berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah sendiri memberikan label-label khusus pada masyarakat adat yang sangat jauh dari rasa penghormatan. Kearifan budaya, lingkungan dan sosial milik masyarakat adat tidak diakui. Dalam bidang sosial, kekhasan masyarakat adat justeru dianggap sebagai sebuah keterasingan dari kelompok masyarakat adat lain. Karena itu perlu dibuat program untuk membuat masyarakat adat menjadi sama dengan masyarakat umum. Program ini kemudian ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan melakukan pemukiman kembali masyarakat adat. Dalam bidang budaya, agama asli yang merupakan agama warisan nenek moyang dianggap hanay sebagai sebuah budaya semata. Karenanya, masyarakat adat dianggap tidak beragama. Oleh karena itu, mereka (MA) harus memilih salah satu dari agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Dalam bidang lingkungan, pola pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat yang ramah lingkungan justeru dicap sebagai pola yang merusak lingkungan. Sistem pertanian masyarakat adat yang menggunakan pola Gilir Balik, dianggap salah dan merambah hutan. Masyarakat adat yang punya tradisi bertani dengan sistem berladang dianggap sebagai peladang perpindah. Cara pengelolaan hutan versy masyarakat adat dianggap sebagai bentuk perusakan terhadap hutan. Pada zaman orde baru, pemerintah bahkan membuat Departemen khusus yang khusus menangani peladang. Departemen ini bernama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.Selain itu pemerintah juga tidak pernah mengakui dan menghormati hak milik masyarakat adat terhadap tanahnya. Pemerintah hanya mengakui tanah-tanah yang memiliki surat bukti kepemilikan. Sementara tanah masyarakat adat yang umumnya tidak memiliki surat bukti kepemilikan diklaim sebagai tanah negara. Atas nama tanah negara, pemerintah dengan mudah memberikan ijin kepada berbagai perusahan yang ada baik itu HPH dan HTI dan perkebunana kelapa sawit untuk mengambil tanah-tanah milik masyarakat adat.Konsep tanah negara inilah yang kemudian melahirkan banyak sekali konflik sumberdaya alam di Indonesia. Konflik ini menempatkan pemerintah bersama pengusaha (investor) di satu sisi berhadapan dengan masyarakat adat di sisi lain. Kedua sisi ini tidak pernah berjalan berimbang. Selalu saja masyarakat adat berada pada pihak yang dirugikan.Apabila ada masyarakat yang kritis dan berusaha mempertahankan hak-haknya, maka label anti pembangunan akan dilekatkan kepadanya. Bahkan tidak jarang di beberapa tempat masyarakat adat ditangkap dan dimasukan ke dalam penjara saat mereka mempertahankan hak-haknya. Praktek pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat yang terbukti ramah lingkungan tidak diakui.Padahal praktek pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh negara yang terbukti mengalami kerusakan, salah urus, konflik dan pelanggaranan. Akar masalahnya terletak pada kebijakan yang sentralistik, sektoralistik dan kentalnya orientasi ekonomi, departementalisasi dengan kewenangan yang salin tumpang tindih, minimnya partisipasi publik dab sikap yang anti terhadap keragamanan sistem hukum dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada3. Usai kejatuhan rezim orde baru, sikap pemerintah terhadap masyarakat adat tidak berubah. Meski ada beberapa peraturan perundangan yang mencoba berpihak kepada masyarakat adat, tapi selalu saja prakteknya di lapangan tidak pernah jalan4. Sumberdaya alam milik masyarakat adat tetap dirampas demi kepentingan penguasa dan pengusaha.Akhir-akhir ini terdapat usulan untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Salah satunya adalah dengan membuat undang-undang tentang pengelolaan sumberdaya alam yang dapat menjai payung dari berbagai peraturan tentang sumberdaya alam yang tersebar di berbagai departemen.II. Masyarakat Adat dan PSDAMelukiskan hubungan masyarakat adat dengan sumberdaya alam, ibarat melukiskan hubungan tubuh dan darah. Laksana tubuh yang membutuhkan darah, demikian juga masyarakat adat membutuhkan sumberdaya alam. Masyarakat adat hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya alam. Alam bukan hanya sebagai tempat untuk hidup. Alam, bagi masyarakat adat juga adalah tempat untuk mempertahankan eksistensi diri dan kelompok di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia.Ketergantungan terhadap alam membuat masyarakat adat terlatih dengan baik untuk memanfaatkan setiap hal yang ada di alam guna keberlanjutan hidup mereka. Alam menyakijakan banyak hal pada masyarakat adat. Sumber bahan makanan, obat-obatan dan sebuah tempat untuk mempraktekan ritual adat dan agama.. Menjaga keletarian alam, bagi masyarakat adat adalah sebuah keharusan, karena rusaknya alam, berarti juga rusaknya tatanan hidup masyarakat adat.Bila alam terpelihara dengan baik, maka masyarakat adat akan merasa sejahtera. Berbeda dari ukuran materialistik kapitalis yang melihat sebuah benda dari sudut ekonomi. Kesejahteraan bagi masyarakat adat diwujudkan dengan keseimbangan alam untuk memenuhi kebutuhan suatu komunitas. Ini dapat terlihat dari konsep kesejahteraan menurut masyarakat adat Dayak Jalai yang berbunyi : Sasak Behundang, Arai beikan, hutan bejaluq (sasak ada udangnya, air ada ikannya dan hutan ada binatangnya). Memelihara alam untuk kesejahteraan membuat mayarakat adat tetap mempertahankan pola pengelolaan sumber daya alam yang mereka terima dari nenek moyang. Praktek pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat cenderung berpedoman pada “naskah-naskah tidak tertulis”. Naskah-naskah tidak tertulis ini diwariskan dalam bentuk tradisi lisan yang dipraktekkan sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Adat Moronene HukaEa-LaEa mengenal tujuh jenis hutan yakni : inalahi Pue (hutan primer), inalahi popaliang (hutan keramat), Inalahi Peumaa (hutan Kebung), Olobu Ea (kelompok hutan besar), olobu Ute (kelompok hutan kecil) dan Olobu popaliang (kelompok hutan keramat) serta Wonua Popaliang (tempat keramat).Masyarakat hanya boleh memanfaatkan hutan primer untuk mengambil kayu, rotan dan kebutuhan sehari-hari yang lain. Sementara berladang hanya boleh dilakukan di inalahi Peumaa. Selain dari kawasan itu, aktivitas lain tidak boleh. Lahan pekarangan biasanya dimanfaatkan sebagai tempat menanam jagung, pisang ubi kayu, serta tanaman palawija jangka pendek lainnya. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari5. Bagi masyarakat adat Dayak, penghormatan terhadap alam adalah sesuatu keharusan. Alam dipandang sebagai tempat perwujudan penguasa semesta (Jubata/Tuhan). Karenanya meruska alam menjadi sesuatu yang terlarang. Masyarakat adat Dayak mempunyai pengetahuan tradisional untuk tetap menjaga keletarian alam. Sumberdaya alam menjadi bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan dan bagian yang harus dilestarikan. Biasanya bagian yang dimanfaatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk berladang. Sementara bagian yang tidak bisa dimanfaatkan dilabelkan sebagai kawasan rimba. Beberapa diantaranya terdapat mitologi menyebutnya sebagai tempat berdiam para leleuhur dan karenanya dikeramatkan di larang untuk dimanfaatkan6. Mitologi mengkeramatkan sumberdaya alam ini secara tidak sadar berperan sangat besar dalam menjaga kelestarian dan keaslian kawasan hutan.Sikap dan penghormatan masyarakat adat terhadap alam, terlihat sejak pertama kali mereka membuka hutan. Bila ingin berladang, masyarakat adat Dayak memiliki tradisi meminta izin kepada Tuhan /Jubata untuk mengolah tanah. Usai panen, masyarakat adat juga wajib mengadakan upacara pengucapan syukur atas limpahan padi yang diberikan oleh Tuhan/Jubata. Usai berladang, lahan yang telah dimanfaatkan kemudian dibiarkan menghutan kembali secara alami. Setelah beberapa tahun kemudian, lahan ini akan diladangi kembali oleh masyarakat adat. Pola pembiaran kembali inilah yang kerap membuat masyarakat adat dituding sebagai peladang berpindah dan perambah hutan oleh pemerintah. Istilah ini merujuk kepada banyak lahan yang kelihatannya dibirkan kosong sehingga tampak menganggur. Padahal pola ini adalah pola pengembalian kesuburan tanah secara alami. Tidak melalui pupuk kimia seperti yang dilakukan oleh pola pertanian modern. Masyarakat adat memiliki pola tradisonal yang terbukti merupakan pola pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari.III. Sejarah Perjuangan Masyarakat Adat Di IndonesiaMeski eksistensi masyarakat adat sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri, tapi hak-hak masyarakat adat tetap tidak diakui dan dihormati dalam negara Indonesia. Pada berbagai peraturan perundangan memang disebutkan berbagai istilah “hak ulayat, masyarakat hukum adat, hak masyarakat adat “, tapi prakteknya penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat selama ini ada bersifat retorika belaka. Dilandasi atas keprihatinan tersebut, para penggiat organisasi non pemerintah di Indonesia merasakan perlunya perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan masyarakat adat. Tahun 1993 dari lokakarya Pengembangan Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di Luar Pulau Jawa yang difasilitasi oleh Walhi kemudian membentuk Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Lokakarya ini juga menyepakati definisi dari masyarakat adat yang berbunyi : ”....kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”.Meski disepakati ada jaringan organisasi non pemerintah yang bekerja khusus untuk mendampingi masyarakat adat, tapi organisasi yang benar-benar milik mayarakat adat di Indonesia belum terbentuk. Pada Bulan Oktober 1998 di Pontianak Kalbar, difasilitasi oleh Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Dayak Pancur Kasih7, diselenggarakan pertemuan masyarakat adat dari seluruh wilayah Kalbar. Tujuan pertemuan ini adalah agar masyarakat adat dapat mengadkan perjanjian dengan tetangga mereka dalam hal pembagian penelolaan sumberdaya, dapat saling bertukar pengalaman dan catatan-catatn di lapangan dengan anggota-anggota masyarakat yang telah memetakan tanah yang mereka kelola, batas-batas serta ciri-ciri penting desa yang lain. Sebagian dari peserta merupakan ahli-ahli lokal dalam pertanian tradisional, tembawang (daerah hutan yang sangat beraneka ragam), tanam-tanaman obat dan dalam negosiasi perjanjian serta peta-peta pada saat terjadinya konflik kepentingan dan klaim hak kepemilikan. Menurut pengalaman lapangan, mereka setuju bahwa sisten tradisional pengelolaan sumberdaya dan pengolahan tanah masyarakat Dayak masih banyak dipraktekan, tetapi berada dalam situasi yang terancam8.Berdasarkan hasil pertemuan ini, 250 utusan masyarakat adat dari seluruh wilayah Kalbar melihat pentingnya kebutuhanuntuk membentuk organisasi milik sendiri yang berjuang bagi kepentingan masyarakat adat guna tetap mempertahankan eksistensinya. Karenanya dalam pertemuan ini para peserta sepakat untuk membentuk dan mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalimantan Barat. Pertemuan diakhiri dengan demonstrasi masyarakat adat ke DPRD I Kalbar. AMA Kalbar kemudian menjadi organisasi pertama milik masyarakat adat di Indonesia. Deklarasi dan pembentukan AMA Kkalbar kemudian menjadi inspirasi bagi organisasi non pemerintah lain di tingkat nasional untuk membantu dalam formasi aliansi masyarakat adat yang memang telah lama ditunggu kelahirannnya. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bekerja sama dengan JAPHAMA, KpSHK dan WALHI menggunakan AMA sebagai contoh, mengatur persiapan-persiapan di daerah untuk pertemuan nasional masyarakat adat. Pada 17-22 maret 1999 bertempat di Hotel Indonesia Jakarta diselenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang bertema :” Menggugat Poosisi Masyarakat Adat Terhadap Negara”. Kongres diikuti oleh 500 orang peserta dari berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia, utusan pemerintahan dan organisasi non pemerintah dalam dan luar negeri. Kongres ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia terhadap berbagai persoalan yang masyarakat adat. Utusan-utusan pemerintahan yang hadir juga dipaksa untuk mendengarkan gugatan masyarakat adat dari sleuruh Indonesia terhadap penindasan, perampasan dan ketidakadilan yang mereka alami. Dalam pertemuan ini, masyarkat adat juga menyepakati terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan wadah perjuangan bagi masyarakat adat di Indonesia. IV. Masyarakat adat di dunia dalam perjuangan menegakan eksistensiPersoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia dengan masyarakat adat di negara lain tidak banyak berbeda. Di berbagai negara masyarakat adat masih terus berjuang untuk pengakuan kedaulatan dan eksistensinya.lah MA adat di dunia memang tidaklah istimewa. Mereka hanya menempati 4 % dari populasi dunia. Tapi mereka membuat 95 % keanekaragaman budaya di planet ini. Dari jumlah tersebut 50 juta tinggal di daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti hutan hujan di Amazon, Asia Tenggara, Afrika dan Melanesia. 9 Meski demikian MA diakui melakukan pelestarian terhadap keanekaragaman budaya dan hayati di bumi. Karenanya musnahnya MA pasti dirasakan akan seiring jalan dengan musnahnya keanekaraman budaya dan hayati di dunia. Untuk mencegah terjadinya hal diatas maka diperlukan perlindungan terhadap hak-hak MA. Isu masyarakat adat ini akhirnya memasuki wilayah perbincangan PBB secara khusus berkat inisiatif Mr. Theo van Boven. Cikal bakal kelompok kerja dimulai ketika Jose Martinez Cobo selesai melakukan studynya tentang Diskriminasi Terhadap MA pada tahun 1981. Hasil study Cobo yang difasilitasi oleh Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Selain itu Cobo, terdapat tiga study tentang MA yakni Study pada perjanjian-perjanjian, persetujuan dan pengaturan konstruktif lainnya antara MA dan negara dilakukan oleh Migue Alfonos Martinez, dan study tentang perlindungan MA serta study tentang MA dan hubungan mereka dengan negara dilakukan oleh Erica Irene A.Daes .Study Cobo adalah study awal yang sangat berpengaruh. Hasil dari study Cobo ini kemudian yang menjadi salah satu faktor pendorong dibentuknya kelompok kerja MA (Working Group for Indigenous Peoples, WGIP) pada tahun 1982. Terbentuknya Kelompok Kerja membuat status MA mulai diperbincangkan dalam forum resmi PBB. Masyarakat dunia punya wadah khusus untuk memperjuangkan hak-haknya lewat PBB. Sebelumnya isu-isu MA digolongkan kepada isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan perlakuan yang mirip lainnya.Kelompok kerja mempunyai dua tugas formal yakni :a. Untuk meninjau perkembangan yang berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan HAM dan kemerdekaan fundamental MA termasuk informasi yang diminta oleh Sekjen tiap tahun dari pemerintah, badan khusus, NGO tingkat regional dan NGO tanpa status konsultatif. b. Memberi perhatian khusus bagi perubahan standar sehubungan dengan hak-hak MA baik kesamaan maupun perbedaan pada situasi-situasi dan aspirasi MA di seluruh dunia10.Tahun 1984, kelompok kerja ini mulai merancang Deklarasi Hak MA. Setelah melalui perdebatan yang panjang selama sepuluh tahun, tahun 1994, Kelompok kerja berhasil memfinalisasikan dokumen tersebut. Pada tahun yang sama Majelis Umum PBB mengumumkan berlakunya Dekade Internasional MA Dunia yang berlangsung dari tahun 1995 – 2004. Tujuan dekade ini adalah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memecahkan masalah yang dihadapi MA dalam berbagai asfek seperti HAM, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan pembangunan. MU PBB juga menyatakan bahwa Deklarasi Hak MA harus segera diadopsi sebelum dekade berakhir.Kelompok kerja tersebut mulai bekerja pada tahun 1982 dengan dua tugas pokok yaitu: pertama, membuat kriteria untuk menentukan konsep tentang indigenous peoples, dan kedua, mengembangkan standar sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB dalam kaitan dengan hak-hak masyarakat asli, pribumi, adat dan minoritas di wilayah kedaulatannya masing-masing.Selain sebuah kelompok kerja. Kebutuhan lain yang dirasakan oleh MA adalah sebuah forum tetap di PBB. Pada Konferensi Dunia tentang HAM yang diadakan di Wina Austria tahun 1993, pembentukan forum tetap ini mendapat dukungan yang luas. Pada tahun 1998, Komisi HAM memutuskan untuk membentuk kelompok kerja ad hoc internasional. Pada tahun 2000 lewat resolusi no: 22 Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menyetujui terbentuknya Forum tetap PBB untuk isu-isu MA. Sesi pertama dari permanen forum sudah dijalankan pada Mei 2002 di New York. Pembentukan permanen forum ini tidak meniadakan kelopok kerja yang telah dibentuk Permanent forum adalah bentuk perjuangan MA untuk membentuk komisi sendiri khusus tentang isu MA. Selama ini isu MA masih berada pada level kelompok kerja dirasakan isu-isu MA sulit sekali terangkat karena harus melalui sistem birokrasi PBB yang sangat ekstrim. Saat ini para penggiat permanen forum sedang berusaha untuk tidak membawa permanen forum dalam pembuatan standar badan seperti kelompok kerja.11Instrumen PBB Bagi Masyarakat AdatPerlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional mulai semakin baik bersamaan dengan kuatnya gerakan advokasi hak-hak masyarakat adat baik melalui Kelompok Kerja Masyarakat Adat (WGIP) maupun melalui Permanent Forum. Secara tertulis terdapat beberapa instrumen internasional yang menyebutkan tentang hak-hak masyarakat adat. Instrumen-instrumen ini dapat dibagi menajdi tiga jenis :1. Instrumen yang khusus tentang Hak-Hak masyarakat adat Hanya ada 2 (dua) Instrumen hukum internasional yang mengikat dan secara khusus menyebutkan tentang hak-hak masyarakat adat yakni : * Konvensi ILO 107 (1957), tentang populasi masyarakat adat dan adat. * Konvensi Konvensi ILO 169 (1989), yang masih terbuka untuk diratifikasi12. 2. Instrumen yang tidak khusus menyebut tentang hak-hak masyarakat adat, tetapi didalamnya terdapat ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat. Pengaturan ini dapat terlihat dalam : * Konvensi Hak Anak * Konvensi Kenaekaragaman Hayati13 Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi oleh MU melalui Resolusi 44/25 tanggal 20 November 1989 mulai ditetapkan tanggal 2 September 1990. Pasal yang berhubungan dan secara khusus membahas tentang hak-hak MA adalah pasal 17 d yang secara khusus menghimbau negara-negara unuk “ mendorong media massa untuk memiliki pertimbangan kebutuhan linguistik bagi anak yang…….. berasal dari MA; Pasal 29 (d) memajukan semangat saling mengerti dan persahabatan diantara semua orang termasuk dari MA. Pasal 8 yang mengacu pada identitas anak, yang menekankan pentingnya menyelamatkan elemen-elemen seperti identitas. Pasal 30 menyatakan : di negara-negara dimana MA dengan etnik, agama atau bahasa minoritas atau individu eksis, seorang anak dari kaum minoritas atau MA ini tidak boleh dilnggar haknya di masyarakat baik oleh anggota kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, menyatakan dan menjalankan agamanya atau menggunakan bahasanya sendiri.Sementara itu konvensi keanekaragaman biologi dan keanekaragaman hayati merupakan hasil dari pertemuan Earth Summith di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Pasal 8 j Konvensi keanekaragaman hayati memberikan apa yang dituntut MA yakni : penghormatan, perlindungan dan pemeliharaan atas pengetahuan, inovasi dan kebiasaan MA dan komunitas lokal yang mewujudkan cara hidup tradisional. Tapi konvensi ini juga memberikan prinsip kedaulatan bangsa pada setiap pemerintahan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang termasuk dalam wilayah hukum pemerintahan bersangkutan. Dengan demikian konvensi ini hanya memberikan perlindungan terbatas terhadap hak intelektual dan budaya MA. 3. Instrumen yang tidak secara khusus mengatur dan menyebutkan tentang hak-hak masyarakat adat tapi dapat dipergunakan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Instrumen ini terdapat dalam DUHAM, ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik), ICESCR (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), CERD (Konvensi Penghilangan Diskriminasi Rasial), CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan), CEDAW (Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan). Mekanisme Advokasi Pelanggaran Hak Masyarakat Adat * Standart Hukum Nasional Indonesia Mencari standart odvokasi untuk penyelesaian kasus pengalnggaran hak-hak masyarakat adat dalam istem hukum Indonesia sangat sulit. Apalagi saat ini terdapat dua persoalan besar menyangkut hak-hak masyarakat adat yang dirasakan masih mengganjal.Pertama ; Konflik antar hukum atas hak-hak masyarakat adat, yaitu disatu pihak peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat bahkan cenderung menafikannya, sedang di pihak lain hukum adat mengakui hak-hak adat. Kedua ; terjadi pengambilalihan secara sistematis atau dengan cara paksa atas hak-hak masyarakat adat maupun hak-hak individu masyarakat adat.14Tapi saat ini, satu-satunya peraturan perundangan yang sering pernah dikeluarkan pemeintah menyangkut soal sengketa dengan masyarakat adat adalah Peraturan menteri agraria kepaala PBN No: 5 Tahun1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat15. Tidak sesuai dengan judulnya, peraturan menteri ini hanya mengatur tentang mekanisme pelepasan dan penyerahan tanah oleh masyarakat adat. Sementara itu pedoman bilaterjadi sengketa dan hak-hak masyarakat adat tidak diatur. Tidak heran jika selama ini masyarakat adat selalu berada pada posisi yang dikalahkan bila terjadi sengketa.Kini ada alternatif lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat adat untuk melakukan advokasi kasus yang mereka alami. Salah satunya adalah dengan mendatangi Komini Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).16 B. Prosedur dalam Instrumen PBB yang berkaitan dengan masyarakat adat.Ada banyak prosedur dalam sistem PBB. Di antara berbagai prosedur itu, ada dua yang paling dikenal yaitu prosedur berdasarkan piagam (charter-based procedures/mechanism ) dan prosedur berdasarkan perjanjian (treaty-based procedures). Prosedur berdasarkan pigama dilakukan untuk instrumen-instrumen yang dibuat berdasarkan Piagam/Deklarasi di PBB, sedang prosedur perjanjian adalah untuk instrumen yang dibuat berdasarkan perjanjian/konvenan di PBB.Tidak prosedur secara khusus yang menyangkut tentang masyarakat di PBB. Namun secara umum masyarakat adat dapat menggunakan dua standart prosedur yang berlaku umum yakni Prosedur Pelaporan dan Prosedur Pengaduan. * Prosedur Pelaporan a. Pelaporan pelaksanaan Semua Konvensi yang sudah diratifikasi oleh negara anggota PBB. Negara bersangkutan harus melaporkan perkembangan dan penerapan Konvensi yang telah diratifikasi ini dalam negaranya. Bila dalam prakteknya dilapangan, pelaporan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, pihak-pihak organisasi non pemerintah biasanya membuat Shadow report (laporan bayangan ) yang menjadi pembanding dari laporan yang dibuat oleh pemerintah. Mekanisme ini juga berlaku bagi negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO 169.b. Pelaporan di Kelompok Kerja Masyarakat Adat. Pelaporan ini Berdasarkan mandat dari ECOSOC untuk meninjau pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Kelompok kerja menerima laporan tertulis dan lisan dari pemerintah, lembaga intergovernmental, para wakil masyarakat adat, dan ornop. Biasanya laporan pemerintah berkaitan dengan kemajuan praktek perlindungan hak-hak masyarakat adat, sementara laporan dari masyarakat adat dan ornop biasanya berfokus pada kajian dan kritik terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat.c. Pelaporan di Komisi HAM PBB Pelaporan ini berkaitan secara umum dengan isu hak asasi manusia, namun dalam perkembangannya belakangan ini, telah memasukkan agenda tentang pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat adat dalam setiap sesi tahunannya. Pemerintah dan ornop yang sudah memiliki consultative status atau lazim disebut juga ECOSOC status bisa mengajukan laporan berkaitan dengan permasalahan masyarakat adat * Prosedur Pengaduan Prosedur ini dibuat untuk menangani setiap pengaduan dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di negera-negara anggota PBB. Beberapa cara tentang prosedur pengaduan adalah :a. Prosedur Pengaduan melalui Kelompok Kerja Masyarakat Adat.Kelompok kerja ini membolehkan siapapun masyarakat adat dari negaramanpun untuk bicara dan menyerahkan pengaduan tertulis dalam pertemuan tahunannya untuk mendapatkan pertimbangan dari PBB. Ini sangat penting mengingat rumitnya sistem yang berlaku di PBB.b. Pengaduan melalui Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan sub komisinyaResolusi ECOSOC 1235 tahun 1967 (yang kemudian lazim disebut sebagai prosedur publik 1235) memberikan kewenangan kepada Komisi dan Sub-Komisi untuk “memeriksa informasi yang relevan atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan dasar” dan untuk “melakukan kajian atau studi mendalam terhadap berbagai situasi pelanggaran dan kekerasan hak asasi manusia itu dengan penekanan pada terungkapnya berbagai pola kejahatan tersebut. Mekanisme prosedur ini dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Prosedur ini tidak menjamin adanya respons yang cepat dan memadai atas pengaduan. Akan tetapi, kewenangan yang diberikan melalui Resolusi ECOSOC 1235 ini telah digunakan dalam berbagai kesempatan untuk mengeluarkan dan mengesahkan berbagai resolusi terutama berkaitan dengan negara-negara yang diidentifikasi sangat sarat dengan pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia dalam skala yang luas17.Ada sebuah prosedur lain yang lebih terstruktur sifatnya yaitu Prosedur 1503 berdasarkan Resolusi ECOSOC tahun 1970. Prosedur ini memungkinkan dipertimbangkannya “komunikasi” dari individual dan ornop berkaitan dengan “situasi yang memperlihatkan adanya pola konsisten pelanggaran berat hak asasi manusia”. Yang berhak mengajukan komunikasi bukan saja korban langsung dan keluarganya. Siapa pun dan kelompok apa pun bisa mengajukan komunikasi. c. Prosedur berdasarkan Konvensi ILO 169 Prosedur pengaduan diatur pasal 24 dan pasal 26. Dalam kaitan dengan masyarakat adat, kendatipun mereka tidak mengajukan pengaduan, hal itu bisa dilakukan pihak lain atas nama mereka. Ini karena ketentuan kedua pasal ini tidak mengharuskan yang membuat pengaduan adalah korban langsung. Menurut pasal 24, sebuah asosiasi pekerja atau pengusaha bisa membuat representasi kepada ILO bahwa sebuah negara “telah gagal menjamin pelaksanaan Konvensi yang sudah diratifikasinya”. Di sini dikenal adanya sebuah komite yang bertugas mempertimbangkan semua pengaduan, komentar, dan intervensi yang masuk lalu menyerahkannya kepada ILO Governing Body, yang terdiri dari wakil negara, pengusaha dan buruh18. Governing Body inilah yang akan mengambil keputusan atas langkah selanjutnya berkaitan dengan kasus yang dibahas.Pada Pasal 26, lebih menekankan pada penanganan pengaduan berkaitan dengan kealpaan atau ketidamampuan Negara dalam mengimplementasikan ketentuan Konvensi. Pengaduan bisa diajukan oleh suatu Negara Pihak berkaitan dengan situasi di negara lain untuk Konvensi yang sama, atau oleh delegasi peserta International Labour Conference. Governing Body kemudian bisa mengusulkan dibentuknya Commission of Inquiry untuk menyelidiki kebenaran kasus yang diadukan. Apapun prosedur yang digunakan untuk memperjuangkan kasus masyarakat adat di PBB harus tetap mengungat soal kelengkapan administrasi. Sebuah laporan tentang kasus pelanggaran HAM terhadap MA minimal harus menyebutkan identifikasi korban, aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran, nama orang atau organisasi yang melakukan komplain terhadap pelanggaran HAM MA dan deskripsi detail tentang kasus yang diajukan. Dengan demikian akan memudahkan bagi organ-organ PBB untuk menindaklanjuti kasus tersebut.Selain itu sangat penting diingat, bahwa mekanisme PBB adalah upaya terakhir yang ditempuh dalam sebuah kasus masyarakat adat. Artinya pengaduan dalam sistemPBB baru dapat diterima bila, pelapor atau korban sudah melakukan upaya penyelesaian lewat system hukum nasional yang berlaku di negara masing-masing. Bila upaya system nasional telah menemui jalan buntu, baru pelaporan di tingkat PBB dapat dilakukan.Beragam Problema Advokasi Masyarakat Adat di PBB Terbukanya akses masyarakat adat untuk mengadukan berbagai persoalannya di tingkat internasional, tidak otomatis membuat persoalan-persoalan masyarakat menjadi lebih baik di berbagai negara. Advokasi di tingkat internasional juga terbentur dari berbagai persoalan, diantaranya adalah :1. Prinsip dasar PBB yang tidak bias mencampuri urusan dalam negeri negara lain (non interference).Prinsip ini membuat sangat sulit negara lain untuk memaksa negara pelanggar HAM masyarakat adat guna memenuhi hak-hak masyarakat adat di PBB. Apalagi bila negara tersebut tidak ikut menangani Konvensi-Konvensi yang ada hubungannya dengan masyarakat adat. Negara-negara tersebut dengan sangat mudah berdalih soal kewajibannya menghormati dan melindung hak-hak masyarakat adat. 2. Isu tentang self determintation (hak menentukan nasib sendiri)Isu ini dipacu oleh terminology masyarakat adat (indigenous peoples). Ada banyakketidaksefahaman tentang penggunaan istilah Inigenous Peoples.Namun Jose M. Cobo mengungkapkan bahwa MA adalah masyarakat dan bangsa yang memiliki sambungan sejarah dengan masyarakat dan bangsa-bangsa yang ada sebelum masa penaklukan dan kolonisasi melanda negeri mereka. Yang memandang diri mereka sebagai unik dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang kini hadir di dalam wilayah-wilayah tersebut atau bagian daripadanya. Saat ini mereka merupakan kelompok masyarakat yang tidak dominan yang telah ditetapkan untuk melindungi, mengembangkan dan mewariskan wilayah adat dan indentitas kelompoknya kepada generasi mendatang sebagai basis bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai masyarakat yang sejalan dengan pola bidayanya, sistem hukum dan kelembagaan sosialnya19.Pertanyaan selanjutnya, dapatkah setiap orang menggolongkan diri sebagai MA ? Menurut Cobo, untuk menjawabnya perlu ada unsur self identification atau indentitas diri ; Secara perorangan, menurut Cobo seorang anggota MA adalah seorang yang berasal dari kelompok MA tertentu melalui identitas diri atau self identification bahwa dirinya adalah MA (kesadaran kelompok) dan diakui dan diterima sebagai salah serang anggota MA tersebut (penerimaan oleh kelompok). Hal ini memberikan kepada komunitas-komunitas tersebut kedaulatan dan kekuasaan untuk memutuskan siapa yang menjadi anggota mereka tanpa campur tangan dari pihak luar20.Implikasi dari penambahan kata “s” dibelakang people berhubungan erat dengan isu “Self determination”. Sementara ini, di PBB sendiri berkembang dua versy tentang “self determination”Versy pertama terdapat dalam Konvensi Hak Sipil dan politik yang menggunakan istilah the right of self-determination. Versy kedua terdapat dalam Draft deklarasi MA menggunakan istilah the right to self determination. Menurut Prof. Leo Gross dari Fletcher School of Law and Diplomacy perbedaan antara right to self determination dan right of self determination terletak pada penggunaan hak itu:Right to self determination merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak dapat dipecah, untuk membentuk suatu negara (atau integrasi atau asosiasi)right of self determination yang merupakan hak yang bersumber dan merupakan konsekwensi dari “right to self determination “ yaitu hak untuk menentukan bentuk negara (republik atau kerajaan), sistem pemerintahan (presidensil atau parlementer), sistem, ekonomi atau sistem budaya tertentu yang sebuanya bersifat pengurusan ke dalam atau urusan suatu negara.21 Dari kedua konsep ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia lebih suka menggunakan istilah right of self determination.Penggunaan konsep Rights to self determination dalam Draft Deklarasi Masyarakat Adat tidak bias diterima oleh banyak negara karena mereka khawatir dengan penggunaan istilah tersebut maka masyarakat adat bisa berhak menyatakan kemerdekaannya dan lepas dari negara.Persoalan ini ditambah dengan rumit dan lamanya birokrasi di PBB. Sebagai sebuah badan yang beranggotakan negara-negara, banyak kepentingan politis yang terdapat di PBB. Maasing-masing negara akan mencoba melindungi apa yang mereka sebut sebagai kepentingan dan urusan dalam negeri. Karenanya, tidak heran mekanisme advokasi menjadi sangat sulit di PBB. Sebagai contoh Draft Deklarasi Masyarakat Adat ang diajukan oleh kelompok kerja masyarakat adat sampai saat ini belum disahkan. Padahal Tahun Dekade Masyarakat adat akan berakhir pada tahun 2004. Namun, birokrasi dan kompleknya sistem tersebut hendaknya tidak membuat para penggiat hak-hak masyarakat adat berputus asa. Karena, sebuah perjuangan memang membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Apalag perjuangan untuk massyarakat adat, kelompok yang selalu ini kenyang dengan penindasan dan perampasan terhadap hak-haknya. ***Daftar Bacaan :q Kalimantan Review Juni 2002.q Kasus Pelanggaran HAM dan Hukum ; Masyarakat Adat Moronene vs Pemda Sultra : Erma S.Ranik dan Hedar Laudjeng, 2001.q Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumberdaya Alam di Indonesia, Myrna A. Syafitri, Huma, 2002;. q Kalimantan Bumi Yang Kaya Makanan ; Masyarakat adat DayakMempawah dan Dayak Jalai serta Institut Dyakology, 2000..q Rahasia Kekuatan Jaringan dan Bagaimana Membangunnya, Antoinette G.Royo dalam Pelajaran dari mmasyarakat Dayak, 2001.q Masyarakat adat di dunia, eksistensi dan perjuangannya,IWGIA- Institut Dayakologi, 2001. q Manual Training : Training Programme on International Human Rights Standart anda policy process for Indigenous Peoples, 2001.q Suhas Chakma : Permanent Forum on Indigenous Issues ; Perspectives and challenges, IWGIA, April 2002.q ; Advokasi kasus masyarakat adat dalam system hukum nasional, Abdul Haris Semendawai, 2002. q Mengayam kiat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia Edisius Riyadi, 2002.q Indigenous Peoples and internasl self determination (Pribumi dan otonomi dalam mengatur urusan sendiri), Hasan Wirayuda, Komnas HAM, 19991 Manjut, kepala adat Nyayat divonis 18 bulan penjara dengan tuduhan membakar lahan milik PT. RWK. Sementara dua warga lain yakni Leobertus dan Adul divonis masing-masing satu tahun penjara dengan tuduhan merusak barang di muka umum, lihat Kalimantan Review Juni 2002.2 Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara menggunakan nama Operasi Sapu Jagat untuk mengusir MA Moronene dari daerah HuKae-LaEa di Kec. Rumbia Kab. Buton dengan alas an tanah milik MA Moronene termasuk dalam wilayah Taman Nasional Rawa A’Opa Watumohai (TN RAW). Akibat menentang pengusiran 12 orang penduduk ditangkap polisi. Lihat : KASUS PELANGGARAN HAM DAN HUKUMMasyarakat Adat Moronene vs Pemda Sultra : erma s.ranik dan Hedar Laudjeng, 2001.3 Myrna A. Syafitri; Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumberdaya Alam di Indonesia. 4 Peraturan terakhir yang dikeluarkan dan berhubungan dengan masyarakat adat adat TAP MPR No: IX/MPR/2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolan Sumberdaya alam. 5 Ranik & Laudjeng, Opcit.6masyarakat adat Dayak Kanayatn mengenal konsep Udas Saranakng (hutan lindung adat) dan tempat keramat. Udas Saranakng adalah wilayah hutan yang tidak boleh semena-mena dimanfaatkan. Sedangkan tempat keramat adalah kawasan hutan yang dianggap tempat bersemayamnya roh nenek moyang, lihat Kalimantan Bumi Yang Kaya Makanan .7 Konsorsium Pancur Kasih adalah kosorsium organisasi non pemerintah di Kalimantan Barat yang bekerja mendampingi masyarakat adat Dayak sejak tahun 1982. Kini bernama SEGERAK (Serikat Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan).8 lihat Antoinette G.Royo; Rahasia Kekuatan Jaringan dan Bagaimana Membangunnya.9 Lihat : masyarakat adat di dunia, eksistensi dan perjuangannya,IWGIA- Institut Dayakologi, 2001. 10 Manual Training : Training Programme on International Human Rights Standart anda policy process for Indigenous Peoples, 2001.11 Suhas Chakma : Permanent Forum on Indigenous Issues ; Perspectives and challenges, IWGIA, April 200212 Peemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169 meski tuntutan ratifikasi ini terus dikumandangkan oleh masyarakat adat.13 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini menjadi UU No: 5 Tahun 1994.14 lihat : Abdul Haris Semendawai ; Advokasi kasus masyarakat adat dalam system hukum nasional.15 Peraturan ini keluar tidak lama setelah berlangsungnya Kongres Masyarakat Addat Nusantara Maaret 1999, tapi prakteknya di lapangan pedoman ini tidak pernah dipakai. 16 Masyarakat adat Dayak Jalai di kampung terusan dan Keladi Kec. Manis Mata pernah menggunakan cara ini untuk menyelesaikan sengketanya dengan PT. HSL dan berakhir dengan janji Komnas HAM untuk turun ke lokasi.17 Edisius Riyadi, mengayam kiat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.18 Manual training, op cit.19 Training Manual, op cit.20 ibid.21 lihat Hasan Wirayuda, Indigenous Peoples and internasl self determination (Pribumi dan otonomi dalam mengatur urusan sendiri), Komnas HAM, 1999.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home