Saturday, May 21, 2005

PESANTREN MUHSINUL ASROR DI TULUNGAGUNG HANCUR DIRUSAK MASSA

Tulungagung (ANTARA News) - Pondok Pesantren Muhsinul Asror, Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (20/5) tengah malam hancur lebur setelah dirusak massa akibat perbuatan asusila yang dilakukan pengasuh ponpes tersebut, K. Must (53), terhadap empat orang santri putrinya, bahkan salah seorang diantaranya melahirkan seorang bayi.

Kepala Satuan Reskrim Polres Tulungagung, AKP Supardi Astiko, kepada ANTARA News, pada Sabtu pagi menyatakan, hingga saat ini sedikit-dikitnya 100 orang personel kepolisian disiagakan di sekitar pondok pesantren yang berlokasi di Desa Bono, Kecamatan Pakel, itu untuk mencegah aksi amarah warga berlanjut.

"Selain itu, agar aksi perusakan tidak berlanjut, pengasuh ponpes juga telah kami amankan ke Mapolres sejak tengah malam tadi," ujar Supardi.

Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa insiden tersebut berawal pada Jumat (20/5) siang sekitar pukul 13.00 WIB, ketika salah seorang santriwati diketahui melahirkan seorang bayi di dalam kompleks pondok pesantren yang dihuni sekitar 120 orang santri baik putra maupun putri.

Setelah didesak oleh teman-teman santri lainnya, santriwati yang sampai saat ini tidak disebutkan identitasnya tersebut mengaku telah digauli beberapa kali oleh pengasuh pondok pesantren tersebut.

Pengakuan santriwati yang baru saja melahirkan seorang bayi itu membuat tiga orang santri putri lainnya buka mulut karena sama-sama mengalami nasib serupa menjadi korban kebiadaban K. Must.

Secepat kilat berita tersebut menyebar ke mana-mana, termasuk juga di dengar oleh warga Desa Bono yang rumahnya berada di dekat Pondok Pesantren Muhsinul Asror itu.

"Mendengar berita itu, warga menjadi kalap dan tanpa ada perintah secara spontan dan tiba-tiba ratusan massa langsung 'tumplek blek' ke dalam pondok ini," tutur Suyaji, salah seorang warga Desa Bono.

Menurut Suyaji, sekitar 200 warga Desa Bono itu tidak langsung berbuat anarkis, tetapi hanya berteriak-teriak, supaya K. Must keluar dari rumahnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Ironisnya lagi, ratusan santri yang tadinya patuh dan menuntut ilmu pada sang kiai malah berbalik menjadi memusuhi dan mendukung aksi warga.

Setelah sang kiai tak kunjung keluar dari rumah, warga dan santri melingkari kompleks pondok pesantren dengan cara membuat pagar betis.

Sekitar pukul 23.30 WIB, ratusan orang merusak tiga ruang belajar santri dengan cara melempar batu hingga dinding dan atapnya jebol, kemudian satu bilik bambu yang ditempati santri dirobohkan.

Rumah K. Must juga terlihat nyaris rata dengan tanah, dan perabotan rumah tangganya dikeluarkan secara paksa oleh ratusan warga desa dibantu sejumlah santri ponpes tersebut.

"Pada saat itu, warga semakin kalap, kalau saja polisi tidak segera datang bisa jadi warga merusak masjid yang ada di dalam kompleks pondok ini," ujar Suyaji.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Tulungagung, AKP Supardi Astiko, mengatakan bahwa petugas dari pengendalian massa dan Polsek Pakel datang ke lokasi satu jam setelah aksi massa, dan langsung menghalau ratusan massa yang saat itu tengah mengepung masjid di dalam lokasi pondok pesantren.

Massa pun terdorong keluar hingga sampai Sabtu dinihari tadi masih memadati jalan-jalan, sehingga situasi Desa Bono, yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat kota Tulungagung, tampak tegang.

"Saat itu juga, kami langsung menggiring pengasuh pondok ke Mapolres untuk menyelamatkannya dari amukan massa," ujar Supardi, yang Sabtu pagi tampak sibuk membantu anak buahnya memasang `Police Line` di sekitar ponpes.

Menurut dia, atas perbuatannya, maka pengasuh Ponpes Muhsinul Asror ditahan di sel Mapolres Tulungagung untuk mempertangungjawabkan di muka hukum.

Sementara itu, Ny Sum (40) selaku istri K. Must dan empat orang anaknya diungsikan ke lokasi yang dirahasiakan sejak terungkapnya kasus kelahiran bayi hasil hubungan gelap K. Must dengan santriwatinya, Jumat.

Secara terpisah, KH Abdul Munir, salah seorang ulama berpengaruh di Tulungagung, menyatakan bahwa menyesalkan atas tindakan anarkis warga, terutama perilaku K. Must yang mestinya bisa mengayomi dan menjadi panutan para santri dan warga sekitar.

Menurut pengasuh Ponpes Tahfidul Qur`an Affandi itu, sejak awal pondok pesantren tersebut menjadi perhatian banyak warga mengingat ilmu-ilmu yang diajarkan pada santrinya tergolong tidak lazim.

"Sejak lama sebenarnya kami mendengar adanya desas-desus itu, tetapi mungkin karena kesabaran warga sudah habis, sehingga tidak bisa dikendalikan," ujar Kyai Munir. (*)

GUS DUR JADI JURKAM DALAM PILKADA DI JEMBER

Jember (ANTARA News) - Koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat akan mendatangkan KH Abdurrahman Wahid sebagai juru kampanye (jurkam) dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Jember.

Ketua tim sukses Abah Samsul Centre (ASC), Miftahul Ulum, kepada ANTARA News, Sabtu, mengatakan bahwa direncanakan Gus Dur, yang juga Ketua Dewan Syuro DPP PKB, akan menjadi jurkam dalam Pilkada di Jember untuk memenangkan pasangan Samsul Hadi Siswoyo dengan Baharudin Noor SH.

Kesanggupan Gus Dur itu, kata Ulum, yang juga anggota DPRD dari PKB Jember itu, disampaikan Gus Dur secara langsung dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW beberapa waktu lalu di alun-alun Jember.

"Bahkan, Gus Dur sanggup untuk datang di Jember selama tiga hari berturut untuk memberikan wejangan dan petuah terhadap warga untuk mendukung pasangan Samsul Hadi Siswoyo dan Baharudin," tegasnya.

Dengan kedatangan Gus Dur ini, kata Ulum, maka diharpkan bisa memberi wacana tersendiri bagi kemenangan pasangan Samsul HS dengan Baharudin, karena hingga kini Gus Dur adalah panutan bagi warga PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). (AK)

Wednesday, May 11, 2005

DPR Minta Menteri BUMN Usut KKN di PKT

Jakarta (KATALIS) - Anggota Komisi VI DPR-RI Djelantik Mokodompit meminta Menteri Negara BUMN Sugiharto agar mengusut tuntas dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) yang dikhawatirkan merugikan negara.

Dugaan adanya KKN di PT Pupuk Kaltim itu perlu mendapatkan perhatian serius, dan harus ditangani segera, selain di 15 BUMN lainnya yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Djelantik, anggota Komisi VI DPR Djelantik Mokodompit yang membidangi perdagangan, koperasi dan UKM serta BUMN, di Jakarta, Rabu.

Jika terbukti, kata Djelantik, para direksi yang terindikasi terlibat harus segera diganti sesuai Inpres No8/ 2005, tentang pengangkatan anggota direksi dan atau komisaris/dewan pengawas guna meningkatkan kinerja BUMN.

Menurut dia, KKN di PT Pupuk Kaltim dan 15 BUMN lainnya itu modus operandinya "licin" karena pandai memanfaatkan celah-celah yang ada dalam sistem hukum itu.

Salah satu bentuk KKN dan penyimpangan, kata Djelantik, adalah di bidang pemasaran dalam negeri, dalam bentuk kerjasama antara distributor, pedagang dengan produsen yang mengakibatkan harga pupuk
ke petani menjadi di atas harga eceran tertinggi. Hal itu karena distributor "bermain" untuk memberikan komisi penjualan kepada oknum tertentu guna mendapatkan alokasi pupuk, katanya.

Pada saat musim tanam datang, para distributor menimbun pupuk di gudang mereka, sehingga pupuk menjadi langka di pasaran. Pengiriman barang juga diperlambat dengan bermacam-macam alasan antara lain masalah angkutan, padahal cara seperti itu hanya untuk menaikkan harga naik di pasaran, kata Djelantik.

Untuk membuktikan penyimpangan seperti ini, hanya dapat dilakukan dengan audit investigasi oleh aparat yang berwenang. Karena itu pula penyimpangan seperti ini sulit diberantas, katanya.

Sementara untuk perdagangan ekspor, menurut dia, peluang penyimpangan itu menjadi lebih besar karena kurang didukung oleh aturan yang tegas dan jelas, melainkan hanya diatur oleh kebijakan manajemen masing-masing BUMN Pupuk. Kondisi demikian membuka lebar peluang penyimpangan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh oknum perusahaan dan oknum pejabat pemerintah.

Sebagai contoh, pada setiap penjualan ekspor pupuk oleh suatu BUMN, direksi akan menetapkan alokasi pupuk yang akan diekspor dan menawarkan harga pada trader (pedagang) yang mereka anggap bisa melakukan negosiasi dalam penetapan komisi penjualan.

Untuk ekspor Agustus 2004 misalnya, di PT Pupuk Kalimantan Timur, alokasi diberikan secara langsung kepada beberapa trader asing dengan pola back dated contract (kontrak mundur) dimana harga
pasar dunia yang terjadi pada pengapalan Agustus 2004 sangat tinggi. "Sementara harga yang dicantumkan dalam kontrak penjualan adalah harga pasar yang terjadi Juni 2004, yang nilainya jauh di
bawah harga pasar pada Agustus," katanya.

Dengan pola back date contract terdapat selisih harga yang cukup besar, dengan nilai lebih kurang 50 dolar AS per ton. Permainan seperti ini mereka sebut dengan komitmen lama, tambah Djelantik.

"Bisa dibayangkan, apabila volume ekspor Agustus 2004 mencapai 100.000 ton maka oknum perusahaan berhasil mengantongi uang sebesar 5 juta dolar AS atau sekitar Rp5 miliar. Modus seperti ini terjadi lagi Nopember 2004 dengan volume sebesar 100.000 ton.

Pada saat direksi PT Pupuk Kalimantan Timur menetapkan harga jual ekspor 12 dolar AS/metrik ton di bawah harga pasar internasional, mengakibatkan BUMN itu dirugikan sekitar 1,2 juta dolar AS," kata Djelantik.(AK)

KEJAGUNG TETAPKAN NELOE, WAYAN, DAN SHOLEH TERSANGKA BARU KASUS BANK MANDIRI


Jakarta, 11/5 (KATALIS) - Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Rabu petang, menetapkan tiga orang direksi PT Bank Mandiri Tbk, yakni Direktur Utama ECW Neloe, Wakil Direktur Utama I Wayan Pugeg, dan Direktur Corporate Banking M Sholeh Tasripan sebagai tersangka baru kasus Bank Mandiri.

Kapuspen Kejagung RJ Soehandojo menyatakan, ketiga orang direksi tersebut mempunyai peranan dalam hal pemberian kredit yang diduga direkayasa agar macet, kepada empat perusahaan yakni PT Lativi Media Karya, PT Siak Zamrud Pusako, PT Cipta Graha Nusantara, dan PT Artha Bhama Texindo yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Ketiga direksi tersebut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan secara maraton sebagai saksi, Neloe telah dua kali diperiksa, Wayan delapan kali, dan Tasripan tujuh kali diperiksa.

Dari hasil pemeriksaan ketiganya sebagai saksi, menurut Soehandojo, diduga kuat ketiga direksi Bank Mandiri itu bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Soehandojo mengatakan, peningkatan status tiga direksi dari saksi menjadi tersangka itu, berdasarkan hasil evaluasi tim penyidik terhadap keterangan saksi dan diduga kuat adanya keterlibatan ketiga direksi bank tersebut dalam proses pemberian kredit sehingga macet.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendrawan Supanji telah mengajukan pencekalan atas mereka kepada Jaksa Agung dengan tembusan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Muchtar Arifin.

Tim jaksa penyidik hari Rabu itu pula, melayangkan surat pemanggilan kepada ketiga direksi PT Bank Mandiri itu untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (16/5) depan.

Soehandojo belum dapat memerinci menyangkut kerugian negara tersebut, termasuk masalah kemungkinan penahanannya, karena termasuk masalah penahanan, karena ketiganya baru akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin depan.

Sejauh ini pihak Kejagung telah menetapkan nama-nama tersangka dan sudah menjalani penahanan terhadap Nader Taher (Dirut PT Siak Zamrud Pusako), dan tiga direksi PT Cipta Graha Nusantara yaitu Syaiful, Edison dan Diman Ponijan.

Monday, May 09, 2005

Advokasi Hak MA Dalam Rimba Hukum Internasional

“Kakek saya dipanggil oleh pejabat kecamatan, mereka mengatakan akan mendiskusikan tentang ganti-rugi. Ketika dia tiba di kantor kecamatan, topik perbincangan bukan tentang ganti rugi. Dia diancam jika dia tidak menyerahkan tanahnya maka dia akan dipenjara. Mereka mengatakan bahwa dia sudah menentang program pembangunan pemerintah” kata Ita. Sekarang di tanah milik nenek Ita (Siirim) dibangun sebuah bendungan air untuk pekerja PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL). Sementara kebun itu berubah menjadi kolam renang untuk staf perusahaan. Untuk semua itu Siirin (janda berusia 75 tahun) hanya memperoleh ganti rugi satu karung beras untuk tanahnya seluas 35 hektar. Tidak lebih.(Majalah Kalimantan Review, English Edition July 2001)Latar BelakangPetikan laporan diatas adalah realita yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Dayak Jalai di kampung Beriam Kec. Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Ketika tanahnya dirampas untuk kepentingan pengembangan kebun kelapa sawit. Sementara itu Masyarakat adat Dayak Bekatik di Kampung Nyayat Kec. Tebas Kab. Sambas juga mengalami hal yang sama. Lahan mereka seluas 1400 hektar diambil oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) untuk perkebunan kelapa sawit. Masyarakat adat yang menentang perampasan tersebut ditangkap dan dipenjara.1 Tapi realita tadi bukan monopoli masyarakat adat di Kalimantan Barat, di banyak tempat Indonesia masyarakat adat menghadapi persoalan yang sama. Tanah dan kekayaan alam mereka dirampas atas nama kebijakan pembangunan atau kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat Adat Moronene di Sulawesi Tenggara digusur dari tanah mereka atas nama konservasi.2Kebijakan pembangunan Indonesia yang tidak menghormati masyarakat adat membuat masyarakat adat sering kalah berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah sendiri memberikan label-label khusus pada masyarakat adat yang sangat jauh dari rasa penghormatan. Kearifan budaya, lingkungan dan sosial milik masyarakat adat tidak diakui. Dalam bidang sosial, kekhasan masyarakat adat justeru dianggap sebagai sebuah keterasingan dari kelompok masyarakat adat lain. Karena itu perlu dibuat program untuk membuat masyarakat adat menjadi sama dengan masyarakat umum. Program ini kemudian ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan melakukan pemukiman kembali masyarakat adat. Dalam bidang budaya, agama asli yang merupakan agama warisan nenek moyang dianggap hanay sebagai sebuah budaya semata. Karenanya, masyarakat adat dianggap tidak beragama. Oleh karena itu, mereka (MA) harus memilih salah satu dari agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Dalam bidang lingkungan, pola pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat yang ramah lingkungan justeru dicap sebagai pola yang merusak lingkungan. Sistem pertanian masyarakat adat yang menggunakan pola Gilir Balik, dianggap salah dan merambah hutan. Masyarakat adat yang punya tradisi bertani dengan sistem berladang dianggap sebagai peladang perpindah. Cara pengelolaan hutan versy masyarakat adat dianggap sebagai bentuk perusakan terhadap hutan. Pada zaman orde baru, pemerintah bahkan membuat Departemen khusus yang khusus menangani peladang. Departemen ini bernama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.Selain itu pemerintah juga tidak pernah mengakui dan menghormati hak milik masyarakat adat terhadap tanahnya. Pemerintah hanya mengakui tanah-tanah yang memiliki surat bukti kepemilikan. Sementara tanah masyarakat adat yang umumnya tidak memiliki surat bukti kepemilikan diklaim sebagai tanah negara. Atas nama tanah negara, pemerintah dengan mudah memberikan ijin kepada berbagai perusahan yang ada baik itu HPH dan HTI dan perkebunana kelapa sawit untuk mengambil tanah-tanah milik masyarakat adat.Konsep tanah negara inilah yang kemudian melahirkan banyak sekali konflik sumberdaya alam di Indonesia. Konflik ini menempatkan pemerintah bersama pengusaha (investor) di satu sisi berhadapan dengan masyarakat adat di sisi lain. Kedua sisi ini tidak pernah berjalan berimbang. Selalu saja masyarakat adat berada pada pihak yang dirugikan.Apabila ada masyarakat yang kritis dan berusaha mempertahankan hak-haknya, maka label anti pembangunan akan dilekatkan kepadanya. Bahkan tidak jarang di beberapa tempat masyarakat adat ditangkap dan dimasukan ke dalam penjara saat mereka mempertahankan hak-haknya. Praktek pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat yang terbukti ramah lingkungan tidak diakui.Padahal praktek pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh negara yang terbukti mengalami kerusakan, salah urus, konflik dan pelanggaranan. Akar masalahnya terletak pada kebijakan yang sentralistik, sektoralistik dan kentalnya orientasi ekonomi, departementalisasi dengan kewenangan yang salin tumpang tindih, minimnya partisipasi publik dab sikap yang anti terhadap keragamanan sistem hukum dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada3. Usai kejatuhan rezim orde baru, sikap pemerintah terhadap masyarakat adat tidak berubah. Meski ada beberapa peraturan perundangan yang mencoba berpihak kepada masyarakat adat, tapi selalu saja prakteknya di lapangan tidak pernah jalan4. Sumberdaya alam milik masyarakat adat tetap dirampas demi kepentingan penguasa dan pengusaha.Akhir-akhir ini terdapat usulan untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Salah satunya adalah dengan membuat undang-undang tentang pengelolaan sumberdaya alam yang dapat menjai payung dari berbagai peraturan tentang sumberdaya alam yang tersebar di berbagai departemen.II. Masyarakat Adat dan PSDAMelukiskan hubungan masyarakat adat dengan sumberdaya alam, ibarat melukiskan hubungan tubuh dan darah. Laksana tubuh yang membutuhkan darah, demikian juga masyarakat adat membutuhkan sumberdaya alam. Masyarakat adat hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya alam. Alam bukan hanya sebagai tempat untuk hidup. Alam, bagi masyarakat adat juga adalah tempat untuk mempertahankan eksistensi diri dan kelompok di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia.Ketergantungan terhadap alam membuat masyarakat adat terlatih dengan baik untuk memanfaatkan setiap hal yang ada di alam guna keberlanjutan hidup mereka. Alam menyakijakan banyak hal pada masyarakat adat. Sumber bahan makanan, obat-obatan dan sebuah tempat untuk mempraktekan ritual adat dan agama.. Menjaga keletarian alam, bagi masyarakat adat adalah sebuah keharusan, karena rusaknya alam, berarti juga rusaknya tatanan hidup masyarakat adat.Bila alam terpelihara dengan baik, maka masyarakat adat akan merasa sejahtera. Berbeda dari ukuran materialistik kapitalis yang melihat sebuah benda dari sudut ekonomi. Kesejahteraan bagi masyarakat adat diwujudkan dengan keseimbangan alam untuk memenuhi kebutuhan suatu komunitas. Ini dapat terlihat dari konsep kesejahteraan menurut masyarakat adat Dayak Jalai yang berbunyi : Sasak Behundang, Arai beikan, hutan bejaluq (sasak ada udangnya, air ada ikannya dan hutan ada binatangnya). Memelihara alam untuk kesejahteraan membuat mayarakat adat tetap mempertahankan pola pengelolaan sumber daya alam yang mereka terima dari nenek moyang. Praktek pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat cenderung berpedoman pada “naskah-naskah tidak tertulis”. Naskah-naskah tidak tertulis ini diwariskan dalam bentuk tradisi lisan yang dipraktekkan sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Adat Moronene HukaEa-LaEa mengenal tujuh jenis hutan yakni : inalahi Pue (hutan primer), inalahi popaliang (hutan keramat), Inalahi Peumaa (hutan Kebung), Olobu Ea (kelompok hutan besar), olobu Ute (kelompok hutan kecil) dan Olobu popaliang (kelompok hutan keramat) serta Wonua Popaliang (tempat keramat).Masyarakat hanya boleh memanfaatkan hutan primer untuk mengambil kayu, rotan dan kebutuhan sehari-hari yang lain. Sementara berladang hanya boleh dilakukan di inalahi Peumaa. Selain dari kawasan itu, aktivitas lain tidak boleh. Lahan pekarangan biasanya dimanfaatkan sebagai tempat menanam jagung, pisang ubi kayu, serta tanaman palawija jangka pendek lainnya. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari5. Bagi masyarakat adat Dayak, penghormatan terhadap alam adalah sesuatu keharusan. Alam dipandang sebagai tempat perwujudan penguasa semesta (Jubata/Tuhan). Karenanya meruska alam menjadi sesuatu yang terlarang. Masyarakat adat Dayak mempunyai pengetahuan tradisional untuk tetap menjaga keletarian alam. Sumberdaya alam menjadi bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan dan bagian yang harus dilestarikan. Biasanya bagian yang dimanfaatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk berladang. Sementara bagian yang tidak bisa dimanfaatkan dilabelkan sebagai kawasan rimba. Beberapa diantaranya terdapat mitologi menyebutnya sebagai tempat berdiam para leleuhur dan karenanya dikeramatkan di larang untuk dimanfaatkan6. Mitologi mengkeramatkan sumberdaya alam ini secara tidak sadar berperan sangat besar dalam menjaga kelestarian dan keaslian kawasan hutan.Sikap dan penghormatan masyarakat adat terhadap alam, terlihat sejak pertama kali mereka membuka hutan. Bila ingin berladang, masyarakat adat Dayak memiliki tradisi meminta izin kepada Tuhan /Jubata untuk mengolah tanah. Usai panen, masyarakat adat juga wajib mengadakan upacara pengucapan syukur atas limpahan padi yang diberikan oleh Tuhan/Jubata. Usai berladang, lahan yang telah dimanfaatkan kemudian dibiarkan menghutan kembali secara alami. Setelah beberapa tahun kemudian, lahan ini akan diladangi kembali oleh masyarakat adat. Pola pembiaran kembali inilah yang kerap membuat masyarakat adat dituding sebagai peladang berpindah dan perambah hutan oleh pemerintah. Istilah ini merujuk kepada banyak lahan yang kelihatannya dibirkan kosong sehingga tampak menganggur. Padahal pola ini adalah pola pengembalian kesuburan tanah secara alami. Tidak melalui pupuk kimia seperti yang dilakukan oleh pola pertanian modern. Masyarakat adat memiliki pola tradisonal yang terbukti merupakan pola pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari.III. Sejarah Perjuangan Masyarakat Adat Di IndonesiaMeski eksistensi masyarakat adat sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri, tapi hak-hak masyarakat adat tetap tidak diakui dan dihormati dalam negara Indonesia. Pada berbagai peraturan perundangan memang disebutkan berbagai istilah “hak ulayat, masyarakat hukum adat, hak masyarakat adat “, tapi prakteknya penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat selama ini ada bersifat retorika belaka. Dilandasi atas keprihatinan tersebut, para penggiat organisasi non pemerintah di Indonesia merasakan perlunya perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan masyarakat adat. Tahun 1993 dari lokakarya Pengembangan Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di Luar Pulau Jawa yang difasilitasi oleh Walhi kemudian membentuk Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Lokakarya ini juga menyepakati definisi dari masyarakat adat yang berbunyi : ”....kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”.Meski disepakati ada jaringan organisasi non pemerintah yang bekerja khusus untuk mendampingi masyarakat adat, tapi organisasi yang benar-benar milik mayarakat adat di Indonesia belum terbentuk. Pada Bulan Oktober 1998 di Pontianak Kalbar, difasilitasi oleh Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Dayak Pancur Kasih7, diselenggarakan pertemuan masyarakat adat dari seluruh wilayah Kalbar. Tujuan pertemuan ini adalah agar masyarakat adat dapat mengadkan perjanjian dengan tetangga mereka dalam hal pembagian penelolaan sumberdaya, dapat saling bertukar pengalaman dan catatan-catatn di lapangan dengan anggota-anggota masyarakat yang telah memetakan tanah yang mereka kelola, batas-batas serta ciri-ciri penting desa yang lain. Sebagian dari peserta merupakan ahli-ahli lokal dalam pertanian tradisional, tembawang (daerah hutan yang sangat beraneka ragam), tanam-tanaman obat dan dalam negosiasi perjanjian serta peta-peta pada saat terjadinya konflik kepentingan dan klaim hak kepemilikan. Menurut pengalaman lapangan, mereka setuju bahwa sisten tradisional pengelolaan sumberdaya dan pengolahan tanah masyarakat Dayak masih banyak dipraktekan, tetapi berada dalam situasi yang terancam8.Berdasarkan hasil pertemuan ini, 250 utusan masyarakat adat dari seluruh wilayah Kalbar melihat pentingnya kebutuhanuntuk membentuk organisasi milik sendiri yang berjuang bagi kepentingan masyarakat adat guna tetap mempertahankan eksistensinya. Karenanya dalam pertemuan ini para peserta sepakat untuk membentuk dan mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalimantan Barat. Pertemuan diakhiri dengan demonstrasi masyarakat adat ke DPRD I Kalbar. AMA Kalbar kemudian menjadi organisasi pertama milik masyarakat adat di Indonesia. Deklarasi dan pembentukan AMA Kkalbar kemudian menjadi inspirasi bagi organisasi non pemerintah lain di tingkat nasional untuk membantu dalam formasi aliansi masyarakat adat yang memang telah lama ditunggu kelahirannnya. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bekerja sama dengan JAPHAMA, KpSHK dan WALHI menggunakan AMA sebagai contoh, mengatur persiapan-persiapan di daerah untuk pertemuan nasional masyarakat adat. Pada 17-22 maret 1999 bertempat di Hotel Indonesia Jakarta diselenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang bertema :” Menggugat Poosisi Masyarakat Adat Terhadap Negara”. Kongres diikuti oleh 500 orang peserta dari berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia, utusan pemerintahan dan organisasi non pemerintah dalam dan luar negeri. Kongres ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia terhadap berbagai persoalan yang masyarakat adat. Utusan-utusan pemerintahan yang hadir juga dipaksa untuk mendengarkan gugatan masyarakat adat dari sleuruh Indonesia terhadap penindasan, perampasan dan ketidakadilan yang mereka alami. Dalam pertemuan ini, masyarkat adat juga menyepakati terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan wadah perjuangan bagi masyarakat adat di Indonesia. IV. Masyarakat adat di dunia dalam perjuangan menegakan eksistensiPersoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia dengan masyarakat adat di negara lain tidak banyak berbeda. Di berbagai negara masyarakat adat masih terus berjuang untuk pengakuan kedaulatan dan eksistensinya.lah MA adat di dunia memang tidaklah istimewa. Mereka hanya menempati 4 % dari populasi dunia. Tapi mereka membuat 95 % keanekaragaman budaya di planet ini. Dari jumlah tersebut 50 juta tinggal di daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti hutan hujan di Amazon, Asia Tenggara, Afrika dan Melanesia. 9 Meski demikian MA diakui melakukan pelestarian terhadap keanekaragaman budaya dan hayati di bumi. Karenanya musnahnya MA pasti dirasakan akan seiring jalan dengan musnahnya keanekaraman budaya dan hayati di dunia. Untuk mencegah terjadinya hal diatas maka diperlukan perlindungan terhadap hak-hak MA. Isu masyarakat adat ini akhirnya memasuki wilayah perbincangan PBB secara khusus berkat inisiatif Mr. Theo van Boven. Cikal bakal kelompok kerja dimulai ketika Jose Martinez Cobo selesai melakukan studynya tentang Diskriminasi Terhadap MA pada tahun 1981. Hasil study Cobo yang difasilitasi oleh Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Selain itu Cobo, terdapat tiga study tentang MA yakni Study pada perjanjian-perjanjian, persetujuan dan pengaturan konstruktif lainnya antara MA dan negara dilakukan oleh Migue Alfonos Martinez, dan study tentang perlindungan MA serta study tentang MA dan hubungan mereka dengan negara dilakukan oleh Erica Irene A.Daes .Study Cobo adalah study awal yang sangat berpengaruh. Hasil dari study Cobo ini kemudian yang menjadi salah satu faktor pendorong dibentuknya kelompok kerja MA (Working Group for Indigenous Peoples, WGIP) pada tahun 1982. Terbentuknya Kelompok Kerja membuat status MA mulai diperbincangkan dalam forum resmi PBB. Masyarakat dunia punya wadah khusus untuk memperjuangkan hak-haknya lewat PBB. Sebelumnya isu-isu MA digolongkan kepada isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan perlakuan yang mirip lainnya.Kelompok kerja mempunyai dua tugas formal yakni :a. Untuk meninjau perkembangan yang berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan HAM dan kemerdekaan fundamental MA termasuk informasi yang diminta oleh Sekjen tiap tahun dari pemerintah, badan khusus, NGO tingkat regional dan NGO tanpa status konsultatif. b. Memberi perhatian khusus bagi perubahan standar sehubungan dengan hak-hak MA baik kesamaan maupun perbedaan pada situasi-situasi dan aspirasi MA di seluruh dunia10.Tahun 1984, kelompok kerja ini mulai merancang Deklarasi Hak MA. Setelah melalui perdebatan yang panjang selama sepuluh tahun, tahun 1994, Kelompok kerja berhasil memfinalisasikan dokumen tersebut. Pada tahun yang sama Majelis Umum PBB mengumumkan berlakunya Dekade Internasional MA Dunia yang berlangsung dari tahun 1995 – 2004. Tujuan dekade ini adalah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memecahkan masalah yang dihadapi MA dalam berbagai asfek seperti HAM, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan pembangunan. MU PBB juga menyatakan bahwa Deklarasi Hak MA harus segera diadopsi sebelum dekade berakhir.Kelompok kerja tersebut mulai bekerja pada tahun 1982 dengan dua tugas pokok yaitu: pertama, membuat kriteria untuk menentukan konsep tentang indigenous peoples, dan kedua, mengembangkan standar sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB dalam kaitan dengan hak-hak masyarakat asli, pribumi, adat dan minoritas di wilayah kedaulatannya masing-masing.Selain sebuah kelompok kerja. Kebutuhan lain yang dirasakan oleh MA adalah sebuah forum tetap di PBB. Pada Konferensi Dunia tentang HAM yang diadakan di Wina Austria tahun 1993, pembentukan forum tetap ini mendapat dukungan yang luas. Pada tahun 1998, Komisi HAM memutuskan untuk membentuk kelompok kerja ad hoc internasional. Pada tahun 2000 lewat resolusi no: 22 Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menyetujui terbentuknya Forum tetap PBB untuk isu-isu MA. Sesi pertama dari permanen forum sudah dijalankan pada Mei 2002 di New York. Pembentukan permanen forum ini tidak meniadakan kelopok kerja yang telah dibentuk Permanent forum adalah bentuk perjuangan MA untuk membentuk komisi sendiri khusus tentang isu MA. Selama ini isu MA masih berada pada level kelompok kerja dirasakan isu-isu MA sulit sekali terangkat karena harus melalui sistem birokrasi PBB yang sangat ekstrim. Saat ini para penggiat permanen forum sedang berusaha untuk tidak membawa permanen forum dalam pembuatan standar badan seperti kelompok kerja.11Instrumen PBB Bagi Masyarakat AdatPerlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional mulai semakin baik bersamaan dengan kuatnya gerakan advokasi hak-hak masyarakat adat baik melalui Kelompok Kerja Masyarakat Adat (WGIP) maupun melalui Permanent Forum. Secara tertulis terdapat beberapa instrumen internasional yang menyebutkan tentang hak-hak masyarakat adat. Instrumen-instrumen ini dapat dibagi menajdi tiga jenis :1. Instrumen yang khusus tentang Hak-Hak masyarakat adat Hanya ada 2 (dua) Instrumen hukum internasional yang mengikat dan secara khusus menyebutkan tentang hak-hak masyarakat adat yakni : * Konvensi ILO 107 (1957), tentang populasi masyarakat adat dan adat. * Konvensi Konvensi ILO 169 (1989), yang masih terbuka untuk diratifikasi12. 2. Instrumen yang tidak khusus menyebut tentang hak-hak masyarakat adat, tetapi didalamnya terdapat ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat. Pengaturan ini dapat terlihat dalam : * Konvensi Hak Anak * Konvensi Kenaekaragaman Hayati13 Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi oleh MU melalui Resolusi 44/25 tanggal 20 November 1989 mulai ditetapkan tanggal 2 September 1990. Pasal yang berhubungan dan secara khusus membahas tentang hak-hak MA adalah pasal 17 d yang secara khusus menghimbau negara-negara unuk “ mendorong media massa untuk memiliki pertimbangan kebutuhan linguistik bagi anak yang…….. berasal dari MA; Pasal 29 (d) memajukan semangat saling mengerti dan persahabatan diantara semua orang termasuk dari MA. Pasal 8 yang mengacu pada identitas anak, yang menekankan pentingnya menyelamatkan elemen-elemen seperti identitas. Pasal 30 menyatakan : di negara-negara dimana MA dengan etnik, agama atau bahasa minoritas atau individu eksis, seorang anak dari kaum minoritas atau MA ini tidak boleh dilnggar haknya di masyarakat baik oleh anggota kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, menyatakan dan menjalankan agamanya atau menggunakan bahasanya sendiri.Sementara itu konvensi keanekaragaman biologi dan keanekaragaman hayati merupakan hasil dari pertemuan Earth Summith di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Pasal 8 j Konvensi keanekaragaman hayati memberikan apa yang dituntut MA yakni : penghormatan, perlindungan dan pemeliharaan atas pengetahuan, inovasi dan kebiasaan MA dan komunitas lokal yang mewujudkan cara hidup tradisional. Tapi konvensi ini juga memberikan prinsip kedaulatan bangsa pada setiap pemerintahan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang termasuk dalam wilayah hukum pemerintahan bersangkutan. Dengan demikian konvensi ini hanya memberikan perlindungan terbatas terhadap hak intelektual dan budaya MA. 3. Instrumen yang tidak secara khusus mengatur dan menyebutkan tentang hak-hak masyarakat adat tapi dapat dipergunakan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Instrumen ini terdapat dalam DUHAM, ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik), ICESCR (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), CERD (Konvensi Penghilangan Diskriminasi Rasial), CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan), CEDAW (Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan). Mekanisme Advokasi Pelanggaran Hak Masyarakat Adat * Standart Hukum Nasional Indonesia Mencari standart odvokasi untuk penyelesaian kasus pengalnggaran hak-hak masyarakat adat dalam istem hukum Indonesia sangat sulit. Apalagi saat ini terdapat dua persoalan besar menyangkut hak-hak masyarakat adat yang dirasakan masih mengganjal.Pertama ; Konflik antar hukum atas hak-hak masyarakat adat, yaitu disatu pihak peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat bahkan cenderung menafikannya, sedang di pihak lain hukum adat mengakui hak-hak adat. Kedua ; terjadi pengambilalihan secara sistematis atau dengan cara paksa atas hak-hak masyarakat adat maupun hak-hak individu masyarakat adat.14Tapi saat ini, satu-satunya peraturan perundangan yang sering pernah dikeluarkan pemeintah menyangkut soal sengketa dengan masyarakat adat adalah Peraturan menteri agraria kepaala PBN No: 5 Tahun1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat15. Tidak sesuai dengan judulnya, peraturan menteri ini hanya mengatur tentang mekanisme pelepasan dan penyerahan tanah oleh masyarakat adat. Sementara itu pedoman bilaterjadi sengketa dan hak-hak masyarakat adat tidak diatur. Tidak heran jika selama ini masyarakat adat selalu berada pada posisi yang dikalahkan bila terjadi sengketa.Kini ada alternatif lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat adat untuk melakukan advokasi kasus yang mereka alami. Salah satunya adalah dengan mendatangi Komini Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).16 B. Prosedur dalam Instrumen PBB yang berkaitan dengan masyarakat adat.Ada banyak prosedur dalam sistem PBB. Di antara berbagai prosedur itu, ada dua yang paling dikenal yaitu prosedur berdasarkan piagam (charter-based procedures/mechanism ) dan prosedur berdasarkan perjanjian (treaty-based procedures). Prosedur berdasarkan pigama dilakukan untuk instrumen-instrumen yang dibuat berdasarkan Piagam/Deklarasi di PBB, sedang prosedur perjanjian adalah untuk instrumen yang dibuat berdasarkan perjanjian/konvenan di PBB.Tidak prosedur secara khusus yang menyangkut tentang masyarakat di PBB. Namun secara umum masyarakat adat dapat menggunakan dua standart prosedur yang berlaku umum yakni Prosedur Pelaporan dan Prosedur Pengaduan. * Prosedur Pelaporan a. Pelaporan pelaksanaan Semua Konvensi yang sudah diratifikasi oleh negara anggota PBB. Negara bersangkutan harus melaporkan perkembangan dan penerapan Konvensi yang telah diratifikasi ini dalam negaranya. Bila dalam prakteknya dilapangan, pelaporan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, pihak-pihak organisasi non pemerintah biasanya membuat Shadow report (laporan bayangan ) yang menjadi pembanding dari laporan yang dibuat oleh pemerintah. Mekanisme ini juga berlaku bagi negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO 169.b. Pelaporan di Kelompok Kerja Masyarakat Adat. Pelaporan ini Berdasarkan mandat dari ECOSOC untuk meninjau pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Kelompok kerja menerima laporan tertulis dan lisan dari pemerintah, lembaga intergovernmental, para wakil masyarakat adat, dan ornop. Biasanya laporan pemerintah berkaitan dengan kemajuan praktek perlindungan hak-hak masyarakat adat, sementara laporan dari masyarakat adat dan ornop biasanya berfokus pada kajian dan kritik terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat.c. Pelaporan di Komisi HAM PBB Pelaporan ini berkaitan secara umum dengan isu hak asasi manusia, namun dalam perkembangannya belakangan ini, telah memasukkan agenda tentang pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat adat dalam setiap sesi tahunannya. Pemerintah dan ornop yang sudah memiliki consultative status atau lazim disebut juga ECOSOC status bisa mengajukan laporan berkaitan dengan permasalahan masyarakat adat * Prosedur Pengaduan Prosedur ini dibuat untuk menangani setiap pengaduan dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di negera-negara anggota PBB. Beberapa cara tentang prosedur pengaduan adalah :a. Prosedur Pengaduan melalui Kelompok Kerja Masyarakat Adat.Kelompok kerja ini membolehkan siapapun masyarakat adat dari negaramanpun untuk bicara dan menyerahkan pengaduan tertulis dalam pertemuan tahunannya untuk mendapatkan pertimbangan dari PBB. Ini sangat penting mengingat rumitnya sistem yang berlaku di PBB.b. Pengaduan melalui Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan sub komisinyaResolusi ECOSOC 1235 tahun 1967 (yang kemudian lazim disebut sebagai prosedur publik 1235) memberikan kewenangan kepada Komisi dan Sub-Komisi untuk “memeriksa informasi yang relevan atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan dasar” dan untuk “melakukan kajian atau studi mendalam terhadap berbagai situasi pelanggaran dan kekerasan hak asasi manusia itu dengan penekanan pada terungkapnya berbagai pola kejahatan tersebut. Mekanisme prosedur ini dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Prosedur ini tidak menjamin adanya respons yang cepat dan memadai atas pengaduan. Akan tetapi, kewenangan yang diberikan melalui Resolusi ECOSOC 1235 ini telah digunakan dalam berbagai kesempatan untuk mengeluarkan dan mengesahkan berbagai resolusi terutama berkaitan dengan negara-negara yang diidentifikasi sangat sarat dengan pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia dalam skala yang luas17.Ada sebuah prosedur lain yang lebih terstruktur sifatnya yaitu Prosedur 1503 berdasarkan Resolusi ECOSOC tahun 1970. Prosedur ini memungkinkan dipertimbangkannya “komunikasi” dari individual dan ornop berkaitan dengan “situasi yang memperlihatkan adanya pola konsisten pelanggaran berat hak asasi manusia”. Yang berhak mengajukan komunikasi bukan saja korban langsung dan keluarganya. Siapa pun dan kelompok apa pun bisa mengajukan komunikasi. c. Prosedur berdasarkan Konvensi ILO 169 Prosedur pengaduan diatur pasal 24 dan pasal 26. Dalam kaitan dengan masyarakat adat, kendatipun mereka tidak mengajukan pengaduan, hal itu bisa dilakukan pihak lain atas nama mereka. Ini karena ketentuan kedua pasal ini tidak mengharuskan yang membuat pengaduan adalah korban langsung. Menurut pasal 24, sebuah asosiasi pekerja atau pengusaha bisa membuat representasi kepada ILO bahwa sebuah negara “telah gagal menjamin pelaksanaan Konvensi yang sudah diratifikasinya”. Di sini dikenal adanya sebuah komite yang bertugas mempertimbangkan semua pengaduan, komentar, dan intervensi yang masuk lalu menyerahkannya kepada ILO Governing Body, yang terdiri dari wakil negara, pengusaha dan buruh18. Governing Body inilah yang akan mengambil keputusan atas langkah selanjutnya berkaitan dengan kasus yang dibahas.Pada Pasal 26, lebih menekankan pada penanganan pengaduan berkaitan dengan kealpaan atau ketidamampuan Negara dalam mengimplementasikan ketentuan Konvensi. Pengaduan bisa diajukan oleh suatu Negara Pihak berkaitan dengan situasi di negara lain untuk Konvensi yang sama, atau oleh delegasi peserta International Labour Conference. Governing Body kemudian bisa mengusulkan dibentuknya Commission of Inquiry untuk menyelidiki kebenaran kasus yang diadukan. Apapun prosedur yang digunakan untuk memperjuangkan kasus masyarakat adat di PBB harus tetap mengungat soal kelengkapan administrasi. Sebuah laporan tentang kasus pelanggaran HAM terhadap MA minimal harus menyebutkan identifikasi korban, aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran, nama orang atau organisasi yang melakukan komplain terhadap pelanggaran HAM MA dan deskripsi detail tentang kasus yang diajukan. Dengan demikian akan memudahkan bagi organ-organ PBB untuk menindaklanjuti kasus tersebut.Selain itu sangat penting diingat, bahwa mekanisme PBB adalah upaya terakhir yang ditempuh dalam sebuah kasus masyarakat adat. Artinya pengaduan dalam sistemPBB baru dapat diterima bila, pelapor atau korban sudah melakukan upaya penyelesaian lewat system hukum nasional yang berlaku di negara masing-masing. Bila upaya system nasional telah menemui jalan buntu, baru pelaporan di tingkat PBB dapat dilakukan.Beragam Problema Advokasi Masyarakat Adat di PBB Terbukanya akses masyarakat adat untuk mengadukan berbagai persoalannya di tingkat internasional, tidak otomatis membuat persoalan-persoalan masyarakat menjadi lebih baik di berbagai negara. Advokasi di tingkat internasional juga terbentur dari berbagai persoalan, diantaranya adalah :1. Prinsip dasar PBB yang tidak bias mencampuri urusan dalam negeri negara lain (non interference).Prinsip ini membuat sangat sulit negara lain untuk memaksa negara pelanggar HAM masyarakat adat guna memenuhi hak-hak masyarakat adat di PBB. Apalagi bila negara tersebut tidak ikut menangani Konvensi-Konvensi yang ada hubungannya dengan masyarakat adat. Negara-negara tersebut dengan sangat mudah berdalih soal kewajibannya menghormati dan melindung hak-hak masyarakat adat. 2. Isu tentang self determintation (hak menentukan nasib sendiri)Isu ini dipacu oleh terminology masyarakat adat (indigenous peoples). Ada banyakketidaksefahaman tentang penggunaan istilah Inigenous Peoples.Namun Jose M. Cobo mengungkapkan bahwa MA adalah masyarakat dan bangsa yang memiliki sambungan sejarah dengan masyarakat dan bangsa-bangsa yang ada sebelum masa penaklukan dan kolonisasi melanda negeri mereka. Yang memandang diri mereka sebagai unik dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang kini hadir di dalam wilayah-wilayah tersebut atau bagian daripadanya. Saat ini mereka merupakan kelompok masyarakat yang tidak dominan yang telah ditetapkan untuk melindungi, mengembangkan dan mewariskan wilayah adat dan indentitas kelompoknya kepada generasi mendatang sebagai basis bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai masyarakat yang sejalan dengan pola bidayanya, sistem hukum dan kelembagaan sosialnya19.Pertanyaan selanjutnya, dapatkah setiap orang menggolongkan diri sebagai MA ? Menurut Cobo, untuk menjawabnya perlu ada unsur self identification atau indentitas diri ; Secara perorangan, menurut Cobo seorang anggota MA adalah seorang yang berasal dari kelompok MA tertentu melalui identitas diri atau self identification bahwa dirinya adalah MA (kesadaran kelompok) dan diakui dan diterima sebagai salah serang anggota MA tersebut (penerimaan oleh kelompok). Hal ini memberikan kepada komunitas-komunitas tersebut kedaulatan dan kekuasaan untuk memutuskan siapa yang menjadi anggota mereka tanpa campur tangan dari pihak luar20.Implikasi dari penambahan kata “s” dibelakang people berhubungan erat dengan isu “Self determination”. Sementara ini, di PBB sendiri berkembang dua versy tentang “self determination”Versy pertama terdapat dalam Konvensi Hak Sipil dan politik yang menggunakan istilah the right of self-determination. Versy kedua terdapat dalam Draft deklarasi MA menggunakan istilah the right to self determination. Menurut Prof. Leo Gross dari Fletcher School of Law and Diplomacy perbedaan antara right to self determination dan right of self determination terletak pada penggunaan hak itu:Right to self determination merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak dapat dipecah, untuk membentuk suatu negara (atau integrasi atau asosiasi)right of self determination yang merupakan hak yang bersumber dan merupakan konsekwensi dari “right to self determination “ yaitu hak untuk menentukan bentuk negara (republik atau kerajaan), sistem pemerintahan (presidensil atau parlementer), sistem, ekonomi atau sistem budaya tertentu yang sebuanya bersifat pengurusan ke dalam atau urusan suatu negara.21 Dari kedua konsep ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia lebih suka menggunakan istilah right of self determination.Penggunaan konsep Rights to self determination dalam Draft Deklarasi Masyarakat Adat tidak bias diterima oleh banyak negara karena mereka khawatir dengan penggunaan istilah tersebut maka masyarakat adat bisa berhak menyatakan kemerdekaannya dan lepas dari negara.Persoalan ini ditambah dengan rumit dan lamanya birokrasi di PBB. Sebagai sebuah badan yang beranggotakan negara-negara, banyak kepentingan politis yang terdapat di PBB. Maasing-masing negara akan mencoba melindungi apa yang mereka sebut sebagai kepentingan dan urusan dalam negeri. Karenanya, tidak heran mekanisme advokasi menjadi sangat sulit di PBB. Sebagai contoh Draft Deklarasi Masyarakat Adat ang diajukan oleh kelompok kerja masyarakat adat sampai saat ini belum disahkan. Padahal Tahun Dekade Masyarakat adat akan berakhir pada tahun 2004. Namun, birokrasi dan kompleknya sistem tersebut hendaknya tidak membuat para penggiat hak-hak masyarakat adat berputus asa. Karena, sebuah perjuangan memang membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Apalag perjuangan untuk massyarakat adat, kelompok yang selalu ini kenyang dengan penindasan dan perampasan terhadap hak-haknya. ***Daftar Bacaan :q Kalimantan Review Juni 2002.q Kasus Pelanggaran HAM dan Hukum ; Masyarakat Adat Moronene vs Pemda Sultra : Erma S.Ranik dan Hedar Laudjeng, 2001.q Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumberdaya Alam di Indonesia, Myrna A. Syafitri, Huma, 2002;. q Kalimantan Bumi Yang Kaya Makanan ; Masyarakat adat DayakMempawah dan Dayak Jalai serta Institut Dyakology, 2000..q Rahasia Kekuatan Jaringan dan Bagaimana Membangunnya, Antoinette G.Royo dalam Pelajaran dari mmasyarakat Dayak, 2001.q Masyarakat adat di dunia, eksistensi dan perjuangannya,IWGIA- Institut Dayakologi, 2001. q Manual Training : Training Programme on International Human Rights Standart anda policy process for Indigenous Peoples, 2001.q Suhas Chakma : Permanent Forum on Indigenous Issues ; Perspectives and challenges, IWGIA, April 2002.q ; Advokasi kasus masyarakat adat dalam system hukum nasional, Abdul Haris Semendawai, 2002. q Mengayam kiat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia Edisius Riyadi, 2002.q Indigenous Peoples and internasl self determination (Pribumi dan otonomi dalam mengatur urusan sendiri), Hasan Wirayuda, Komnas HAM, 19991 Manjut, kepala adat Nyayat divonis 18 bulan penjara dengan tuduhan membakar lahan milik PT. RWK. Sementara dua warga lain yakni Leobertus dan Adul divonis masing-masing satu tahun penjara dengan tuduhan merusak barang di muka umum, lihat Kalimantan Review Juni 2002.2 Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara menggunakan nama Operasi Sapu Jagat untuk mengusir MA Moronene dari daerah HuKae-LaEa di Kec. Rumbia Kab. Buton dengan alas an tanah milik MA Moronene termasuk dalam wilayah Taman Nasional Rawa A’Opa Watumohai (TN RAW). Akibat menentang pengusiran 12 orang penduduk ditangkap polisi. Lihat : KASUS PELANGGARAN HAM DAN HUKUMMasyarakat Adat Moronene vs Pemda Sultra : erma s.ranik dan Hedar Laudjeng, 2001.3 Myrna A. Syafitri; Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumberdaya Alam di Indonesia. 4 Peraturan terakhir yang dikeluarkan dan berhubungan dengan masyarakat adat adat TAP MPR No: IX/MPR/2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolan Sumberdaya alam. 5 Ranik & Laudjeng, Opcit.6masyarakat adat Dayak Kanayatn mengenal konsep Udas Saranakng (hutan lindung adat) dan tempat keramat. Udas Saranakng adalah wilayah hutan yang tidak boleh semena-mena dimanfaatkan. Sedangkan tempat keramat adalah kawasan hutan yang dianggap tempat bersemayamnya roh nenek moyang, lihat Kalimantan Bumi Yang Kaya Makanan .7 Konsorsium Pancur Kasih adalah kosorsium organisasi non pemerintah di Kalimantan Barat yang bekerja mendampingi masyarakat adat Dayak sejak tahun 1982. Kini bernama SEGERAK (Serikat Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan).8 lihat Antoinette G.Royo; Rahasia Kekuatan Jaringan dan Bagaimana Membangunnya.9 Lihat : masyarakat adat di dunia, eksistensi dan perjuangannya,IWGIA- Institut Dayakologi, 2001. 10 Manual Training : Training Programme on International Human Rights Standart anda policy process for Indigenous Peoples, 2001.11 Suhas Chakma : Permanent Forum on Indigenous Issues ; Perspectives and challenges, IWGIA, April 200212 Peemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169 meski tuntutan ratifikasi ini terus dikumandangkan oleh masyarakat adat.13 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini menjadi UU No: 5 Tahun 1994.14 lihat : Abdul Haris Semendawai ; Advokasi kasus masyarakat adat dalam system hukum nasional.15 Peraturan ini keluar tidak lama setelah berlangsungnya Kongres Masyarakat Addat Nusantara Maaret 1999, tapi prakteknya di lapangan pedoman ini tidak pernah dipakai. 16 Masyarakat adat Dayak Jalai di kampung terusan dan Keladi Kec. Manis Mata pernah menggunakan cara ini untuk menyelesaikan sengketanya dengan PT. HSL dan berakhir dengan janji Komnas HAM untuk turun ke lokasi.17 Edisius Riyadi, mengayam kiat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.18 Manual training, op cit.19 Training Manual, op cit.20 ibid.21 lihat Hasan Wirayuda, Indigenous Peoples and internasl self determination (Pribumi dan otonomi dalam mengatur urusan sendiri), Komnas HAM, 1999.

Amalillah Mengintai Probolinggo

Probolinggo (KATALIS). Modus penipuan nampaknya semakin beragam saja. Mulai dari arisan sampai dengan membawa embel-embel agama tertentu. Malahan, untuk yang terakhir ini tokoh agama ("kyai") ikut dikelabui dan dimintai "jasa"nya guna meraup rupiah dari sang ummat.
Amalillah, nama yang diusung "pemipuan" modus baru itu. Sekilas, seandainya dilihat dari modus operandinya memang mirip MLM (Muli Level Marketing). Para korban itu, awalnya dijanjikan sejumlah keuntungan tertentu seandainya menyetorkan rupiah kepada koordinator wilatah. Namun, banyak diantara "korban" yang menyetor tersebut sampai kini belum jelas nasibnya. Anehnya, meski jelas-jelas belum ketahuan untung yang didapat, para korban Amalillah ini masih percaya kepada koordinator wilayah yang mirip dengan seorang "kyai" itu.
Menurut penuturan warga kecamatan Wangkal Probolinggo, Jawa Timur, ada seorang pengusaha yang sampai habis tanah dan harta benda lainnya, tapi masih tetap ikut kegiatan Amalillah itu. Kondisi ini disebabkan karena mereka seperti dibius atau "digendam" bahwa mereka akhirnya menuruti saja omongan sang "kyai" itu. "Sampai saat ini masih belum ada yang berani melapor. Karena memang mereka seperti didoktrin bahwa apa yang mereka serahkan itu layaknya amal untuk kegiatan agama," tutur sumber KATALIS yang keberatan disebutkan jati dirinya. (AK)

Wednesday, May 04, 2005

Agar Pusat dan Daerah Akur

Otonomi daerah malah sering menimbulkan "Raja Kecil". Tata hubungan Kewenangan pemerintah pusat dan daerah harus dipertegas lagi.
Jakarta. (KATALIS) Banyaknya oknum aparat pemerintahan daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan dibawa ke meja hijau nampaknya perlu mendapat perhatian. Tidak hanya itu, kewenangan daerah yang semakin besar malahan seakan menimbulkan sekat tersendiri bagi pemerintah pusat untuk mengaksesnya. Akar dari berbagai permasalahan tersebut salah satunya belum diregulasikannya tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 mengisyaratkan secara khusus mengenai pemerintah daerah. Pasal yang telah mengalami beberapa kali amandemen ini masih berkiblat pada Tap MPR No. IV/MPR/2000 yang mana merekomendasikan agar otonomi disusun secara bertingkat. Artinya, kewenangan yang diberikan ke daerah pun harus dilaksanakan bertahap. Tak lain, hal itu ditujukan agar daerah tidak kaget dan akhirnya menjadi otonomi daerah yang kebablasan.
Sementara itu kalau kita buka pasal 18 A dan 18 B UUD 1945 di mana masing-masing terdiri dari dua ayat ini memang secara eksplisit tidak mengatur desentralisasi dan tugas pembantuan, namun pengaturan oleh produk hukum yang lebih rendah dan penyelenggaraan dekonsentrasi (penjabaran) tidak dapat dicegah lagi. Maksudnya, pengaturan dan penyelenggaraan dekonsentrasi sebenarnya merupakan bagian dari sentralisasi. Oleh sebab itu ketentuan mengenainya tidak perlu lagi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi dalam peraturan perundan-undangan yang lebih rendah, yaitu undang-undang.
Menanggapi permasalahan di atas, Prof. Bhenyamin Hoessin, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia mengungkapkan, permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah itu memang sudah sedikit disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lebih lanjut ketua tim penyusun Rancangan Undang-Undang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini menjelaskan, kedudukan provinsi dan kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat merupakan hubungan subordinatif.
Sementara kalau dilihat dari hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan provinsi maupun kabupaten/kota dikatakan bersifat resiprokal (tidak bersifat satu arah). Artinya, hubungan itu bisa dari atas ke bawah (downward) maupun sebaliknya. Hubungan ini juga berlaku untuk provinsi dengan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai hal ini bisa kita cermati dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/2000.
Lebih lanjut Prof Benyamin memaparkan, dalam ketetapan MPR tersebut tujuan utamanya adalah sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik serta mengembangkan kreatifitas masyarakat maupun aparat pemerintahan di daerah. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah daerah baik dalam hal kewenangan maupun keuangan juga sebagai hal yang diisyaratkan dalam ketetapan itu. Tak kalah pentingnya, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah merupakan sasaran pokok yang harus diciptakan dalam regulasi khusus sebagai pencerminan dari amanat ketetapan lembaga tertinggi negara tersebut.
Harus dalam Undang-Undang
Sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 18 A yang mana harus ada undang-undang khusus mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini hubungan kewenangan tersebut memang sedikit banyak sudah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah ini dalam pasal 14 ayat 3 telah mengisyaratkan adanya peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan hubungan kewenangan itu. "Tentunya ketentuan dalam UU Pemerintah Daerah itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamahkan untuk meregulasikannya dalam sebuah undang-undang," tukas Prof. Bhenyamin.
Mengenai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi menambahkan, dalam waktu dekat kementeriannya telah menyiapkan suatu naskah akademis untuk merealisasikan amanah undang-undang dasar tersebut. Lebih lanjut Taufik menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan serangkaian pengkajian dengan beberapa instansi terkait guna mewujudkan Undang-Undang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini.
Seperti yang diungkapkan Taufik Effendi kepada LEGAL REVIEW pada Februari 2005 lalu, undang-undang ini sangat penting dan strategis mengingat sudah kian mendesaknya aktualisasi keserasian hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk itu Taufik mewanti-wanti agar tidak gegabah dalam mewujudkannya. Menurutnya, semua harus berpedoman pada lima C, yaitu Concept, Competence, Connection, Commitment, dan Consistent. Pedoman pertama, perlu adanya kejelasan dan kesamaan pengertian, pemahaman, persepsi, konsepsi dan kesamaan tujuan serta kesamaan rencana tindak (action plan) atau dengan kata lain konsepnya harus jelas dahulu.
Kedua, Competance, yaitu mampu untuk melaksanakan konsep yang telah disepakati bersama. Ketiga, Connection, artinya ada networking atau jaringan tata hubungan kerja yang jelas. Keempat, Commitment, yaitu diperlukan adanya komitmen seluruh pimpinan organisasi untuk merealisasikan konsep tata hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kelima, Consistent, adalah perlu adanya konsistensi dalam melaksanakan kebijakan tata hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah disepakati, tidak berubah-ubah setiap berganti kepemimpinan, dan berkesinambungan.
Taufik juga mendukung pendapat yang menyatakan, pembentukan undang-undang ini merupakan perwujudan otonomi daerah seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 A ayat (1). Lebih lanjut dia mengatakan, pengejawantahan ketentuan tersebut bukanlah meletakkan sentralisasi dan desentralisasi sebagai dua kutub yang berlawanan, akan tetapi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan (continum). "Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan," tegas Taufik Effendi.
Perubahan Paradigma dan Model
Sementara itu perubahan undang-undang pemerintah daerah dalam pandangan Taufik Effendi merupakan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, undang-undang ini telah mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan ini sekilas memang terkesan sangat radikal, terutama menyangkut aturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dan pengaturan kembali kewenangan antar tingkatan pemerintahan.
Lebih jauh Taufik berpendapat, perubahan paradigma maupun model pemerintah daerah ke depan semakin memudahkan untuk perwujudan local democracy model. Artinya, pemerintahan daerah yang menggunakan model ini akan lebih menekankan pada aspek efisiensi model struktur organisasinya sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Seiring dengan perubahan paradigma maupun model tersebut, juga telah terjadi pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi menjadi pengutamaan desentralisasi. Hal ini menurut Taufik dilaksanakan dengan pemangkasan dan perampingan struktur organisasi. Perubahan lain yang akan dilakukan sebagai konsekuensi perubahan paradigma ini nantinya adalah pola hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi yang semula dependent dan subordinate menjadi hirarkis dan sub ordinat.
Mengenai pola hubungan itu, Syarifuddin Basri, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan di sela-sela sebuah seminar tentang pemerintah daerah beberapa waktu lalu di Jakarta memaparkan, memang setelah lahirnya otonomi daerah terkesan ada ketidakharmonisan hubungan antara kota dan kabupaten. Misalnya saja, pemerintah kabupaten dan kota sulit diajak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi di mana hal ini bisa dilihat dari mangkirnya Bupati dan Walikota pada rapat kerja, rapat koordinasi pembangunan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi. Tidak hanya itu, usulan rencana kegiatan pembangunan yang didanai oleh Pemerintah Pusat tidak melewati provinsi dahulu, tetapi langsung ke pemerintah pusat.
Hal yang sama juga diungkap Muhammad Tamzil, Bupati Kudus. Dia menambahkan, pemerintah kota/kabupaten cenderung berjalan sendiri-sendiri, padahal seharusnya mereka bersinergi untuk membangun daerahnya. Dari sisi pemerintah pusatnya pun sampai saat ini cenderung melaksanakan sendiri urusan yang sudah didesantralisasikan baik ke provinsi ataupun kabupaten/kota.
Bagaimana dengan bidang keuangan? Menyangkut dana perimbangan, kata Syafruddin Basri, pemerintah daerah sering kali dirugikan. Bukan hanya itu, bagi kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan kewenangan tertentu, diharuskan untuk menyerahkannya ke provinsi. Dan hal ini ternyata harus melalui prosedur yang rumit lagi berbelit-belit, sehingga hal ini berdampak pada terbengkalainya urusan tersebut. "Kalau sudah seperti ini masyarakat yang akan dirugikan," tegas Syafruddin.
Melibat begitu peliknya permasalahan otonomi daerah tersebut, baik Syafruddin Basri maupun Muhammad Tamzil menyimpulkan harus segera dibentuk undang-undang yang khusus mengatur hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, mengenai target waktu lahirnya undang-undang ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendi menandaskan paling tidak di pertengahan tahun depan (2006) sudah harus terwujud. "Ini mendesak agar grey area kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten (kota) bisa dihindari," kata Taufik. (AK)

Klaten Kekurangan Guru

Klaten (KATALIS)
Sebanyak 495 pegawai negeri sipil (PNS) di Klaten memasuki masa pensiun pada tahun 2005. Hal itu menyebabkan kurangnya pegawai negeri terutama guru di Klaten.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Klaten Mujaeroni SH MH, ketika ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (30/4), pada tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah PNS yang pensiun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar jumlah pegawai pensiun diperkirakan tahun 2006 mendatang.Menurut Roni, sapaan akrab Mujaeroni, dari jumlah 495 PNS yang pensiun itu yang paling banyak adalah dari kalangan guru, yaitu sebanyak 271 personel. Sedangkan dari pegawai struktural sebanyak 33 personel dan dari staf sebanyak 191 personel.Dikatakan Roni dari hasil pendataan ulang PNS pada tahun 2004 jumlah PNS di Klaten sebanyak 17.106 orang. Kemudian di tahun 2005 per Maret turun menjadi 16.663 orang. Penurunan jumlah pegawai itu selain karena banyak pegawai yang pensiun juga karena banyak yang meninggal dunia. ”Dari jumlah PNS yang ada, jumlah terbesar adalah guru yaitu mencapai 12.024 orang. Karena jumlah guru terbanyak yang pensiun pun paling banyak mencapai 271 dari 495 PNS yang telah dan akan pensiun di tahun 2005,” kata Roni.Dari banyaknya jumlah PNS yang pensiun itu, menurutnya, Klaten saat ini kekurangan PNS terutama guru. Namun demikian untuk penambahan PNS, kata Roni, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Daerah hanya mengajukan permohonan penambahan PNS. ”Tahun ini saya belum membuat permohonan penambahan PNS karena permohonan yang dulu saya belum terpenuhi semua. Jumlah PNS untuk guru memang kurang, namun untungnya kekurangan itu ditutup dengan adanya guru bantu.”Semetara itu, dikatakan pula jumlah pegawai yang akan pensiun karena umur di tahun 2006 lebih dari 500 personel. Jumlah PNS yang pensiun di tahun 2005 dan 2006 itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yang menurut Roni sekiatar 300 personel pertahun. Di WonogiriKasus serupa terjadi di beberapa daerah lain, termasuk Kota Gaplek Wonogiri. Sebagaimana diberitakan SOLOPOS (13/2/2004), Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Wonogiri Drs Purwanto GP juga menyebutkan kekurangan guru menjadi problem di dunia pendidikan Wonogiri. Hampir semua sekolah kekurangan guru. ”Hanya ada dua kecamatan, yakni Wonogiri dan Selogiri yang jumlah guru SD bisa mencukupi, yang lain sangat kekurangan guru.” Menurut dia, proyek guru bantu dan grouping (penggabungan) SD menjadi langkah antisipasi masalah kekurangan guru. ”Dengan grouping diharapkan kebutuhan guru bisa dipenuhi, sebab saat ini rata-rata siswa SD tidak sampai memenuhi batas maksimal ruang kelas atau 40 siswa/kelas.”Purwanto tidak menyebutkan secara pasti jumlah guru yang dibutuhkan. Tapi dia mengatakan ada satu sekolah yang hanya terdapat tiga orang guru dengan enam buah lokal. (AK)

Industri Furniture Klaten Terancam !

Klaten (KATALIS)
Akibat bencana alam angin ribut yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, seperti Kecamatan Jatinom dan Karangnongko beberapa waktu lalu, harga penjualan kayu anjlok sampai 50%.
Penyebab merosotnya harga kayu tersebut karena ribuan batang pohon kayu keras milik warga, seperti pohon durian, sengon, mahoni, munggur dan lainnya roboh saat terjadi bencana angin ribut itu.Batang-batang pohon mulai dari yang kecil hingga pohon besar berdiameter satu meter lebih itu banyak terdapat di daerah itu. Melimpahnya jumlah pohon yang roboh di daerah Jatinom itu memberi dampak buruk bagi harga penjualan. Pohon-pohon besar itu hanya dijual dengan separo harga dibanding pada hari biasa ketika pohon itu masih berdiri tegak.Menurut warga Beteng, Jatinom, Klaten Sumardi, harga kayu sengon berdiameter lebih dari 60 cm miliknya yang roboh akhirnya hanya dijual dengan harga Rp 500.000. Harga tersebut jauh lebih rendah dibanding pada hari biasa. Tetapi karena dia butuh uang untuk membangun kembali rumahnya, terpaksa kayu dijual murah kepada pedagang. ”Itu masih mending, untuk kayu randu pada saat ini tidak ada harganya sama sekali,” katanya Senin (1/5).Ungkapan senada juga dikemukakan, warga Paduman, Beteng, Jatinom lainnya Joko Sutanto. Dia menuturkan tiga pohon duren berdiameter sekitar 60 cm miliknya yang rubuh kemudian dijual dengan harga Rp 650.00. ”Itu saya jual sangat murah, hari biasanya satu batang tak boleh Rp 500.000. Tetapi karena pada saat ini di sini pohon melimpah dan kondisinya sudah tumbang maka harga menjadi jatuh,” ujar dia.Harga murahSelain faktor jumlah pohon yang tumbang banyak, faktor kebutuhan dana mendesak untuk kembali membangun rumah juga menjadi alasan jatuhnya harga kayu. ”Saat ini penduduk butuh dana untuk membangun rumah, sedangkan ada pohon yang tumbang dan dapat di jual, jadi daripada mangkrak ya lebih baik diuangkan. Meski harganya murah,” paparnya.Selain dijual pohon-pohon itu juga digunakan oleh empunya untuk pembangunan rumahnya. Seperti Martono, 85, mengaku bahwa sekitar enam pohon kelapa miliknya yang rubuh akan digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Murahnya harga pembelian kayu memberikan keuntungan kepada pedagang kayu, Mugito, warga Jiwan, Karangnongko dan kawan-kawannya sesama pembeli pohon. Menurut Mugito selama lebih dari sepuluh hari terakhir ini dirinya banyak membeli pohon dari masyarakat, dengan harga murah, sekitar separuh dari harga normal dalam kondisi biasa. Dia mengaku untuk pohon kelapa pada saat ini dirinya hanya akan membeli maksimal seharga Rp 300.000 untuk pohon kualitas super. Padahal pada hari biasa pohon sejenis harganya dapat mencapai Rp 500.000. Demikian pula untuk pohon-pohon jenis lain seperti munggur maupun duren, harga Rp 300.000 sampai Rp 400.000 per batang sudah cukup tinggi, pada kondisi normal pohon sejenis dengan ukuran sama dapat mencapai harga dua kali lipat. ”Lebih enak lagi kalau membeli borongan, jadi membeli bebagai pohon dalam jumlah banyak tidak dihitung perbatang, harganya lebih rendah,” ujar dia. (AK)

Konflik PKB Kian Runcing, Masalah Klise Partai

YOGYA (KR) - Konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin meruncing. Bahkan sejumlah ulama dan kiai di wilayah Jateng-DIY yang bertemu di Pondok Al Munawwir Krapyak Yogya mengamanatkan pada DPP PKB hasil Musyawarah Luar Biasa (MLB) Yogya, agar segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 220 kiai di Jateng-DIY di rumah KH Ahmad Warson Munawwir, Krapyak Yogya Selasa (3/5), makin mengukuhkan dukungan terhadap kepemimpinan DPP PKB hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) 2002 di Yogya. Bahkan para kiai meminta agar Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), terus berjuang mengembalikan PKB sesuai dengan amanat para kiai serta AD-ART yang benar.Dalam Pertemuan yang juga dihadiri Alwi Shihab, Gus Ipul dan AS Hikam ini, para kiai di Jateng dan DIY sepakat mendukung keputusan Forum Kiai Langitan untuk mengembalikan posisi Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB. Mereka juga menyatakan sikap mendukung para kiai Langitan untuk melakukan perbaikan dan meluruskan jalannya organisasi PKB sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Selain itu, meminta kepada DPP PKB hasil MLB 2002 untuk mengambil langkah-langkah organisatoris, hukum dan politik untuk menyelesaikan masalah-masalah partai secara tuntas dalam waktu secepat-cepatnya. Terkait masalah tersebut, para kiai di Jateng dan DIY meminta diadakannya forum pertemuan kiai-kiai pesantren secara nasional dalam bentuk Munas alim ulama sesegera mungkin. Pernyataan sikap tersebut diambil setelah para kiai DIY-Jateng mendengar penjelasan kiai Langitan dan DPP PKB. Pernyataan sikap para kiai Jateng dan DIY ini disampaikan kembali oleh Gus Ipul kepada wartawan.Tampak hadir dalam pertemuan antara lain KH Muhaiminan Gunardo (Ponpes Bambu Runcing Parakan Temanggung), KH Zainal Abidin Munawwir (Ponpes Al Munawwir Krapyak Yogya), KH Abdurrahman Chudhori (Ponpes API Tegalrejo Magelang), KH Nawawi Abdul Aziz (Ponpes Annur Ngrukem Sewon Bantul), KH Ahmad Basyir dari Kudus, KH Muchsin Ali dari Jepara dan sejumlah kiai lainnya. Selain itu ratusan peserta yang terdiri pengurus PKB Jateng-DIY juga memadati kompleks kediaman KH Ahmad Warson Munawwir.Dalam pertemuan itu, banyak muncul keluhan dan keprihatinan atas kemelut di PKB. KH Anwar Iskandar (Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim) misalnya, menyatakan bahwa pemberhentian Alwi-Ipul tidak sah karena melanggar AD/ART. Sehingga, muktamar pun menjadi tidak sah karena penyelenggaranya juga tidak sah.Terkait masalah itu, Alwi Shibab menjelaskan soal langkah yang telah diambil berkaitan dengan pencopotan dirinya sebagai Ketum DPP PKB. Atas pencopotan dirinya yang dinilai semena-mena, pihaknya telah mengambil langkah hukum berupa gugatan ke pengadilan.Gugatan itu sendiri Selasa kemarin telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak tergugat di antaranya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan Arifin Junaidi, adalah yang menandatangani surat pemecatan Alwi Shihab. Namun dalam sidang perdana kemarin, pihak tergugat atau kuasa hukumnya tidak datang, sehingga persidangan ditunda pekan depan.Meskipun demikian, Alwi meyakini bakal memenangkan gugatan tersebut. Pasalnya, pencopotan dirinya sebagai Ketum DPP PKB hanya didasarkan pada rapat pleno. "Padahal sudah jelas, muktamar adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, bukan pleno. Karena itu, pertemuan PKB di Semarang beberapa waktu lalu, tidak bisa disebut sebagai muktamar, melainkan hanya sekadar kumpul-kumpul orang PKB," tegasnya.Lebih dari itu, Alwi menegaskan keabsahan kepemimpinannya dengan merujuk pada Lembaran Negara yang masih mencantumkan nama dirinya dan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB. "Karena itu, segala kegiatan yang mengatasnamakan PKB harus sepengetahuan Ketua Umum dan Sekjen," tegasnya lagi.Sedang menyangkut digunakannya Kantor DPP PKB di Kalibata Jakarta oleh kepengurusan Muhaimin Iskandar, menurut Alwi, sebenarnya pihaknya bisa mengusir karena mereka bukan sebagai pengurus yang sah.Hidupkan PKB DIYDengan adanya dukungan para kiai, dalam pertemuan tersebut Alwi-Ipul menyatakan secara tegas untuk menghidupkan kembali DPW PKB DIY yang sebelumnya dibekukan. Langkah berikutnya, segera menggelar pleno untuk menetapkan Pjs-nya. Dengan demikian, menurut Gus Ipul, kepengurusan yang ada selama ini dianggap tidak sah.Sementara itu juru bicara kubu Alwi Shihab, AS Hikam, kepada KR menyatakan dukungan kepada pepemimpinan Alwi-Ipul terus bertambah. Pihaknya mengklaim telah mendapat dukungan 17 DPW dari 33 DPW yang ada. "Dengan jumlah dukungan tersebut berarti telah memenuhi syarat untuk menggelar Mukernas," ujarnya.Ia juga menegaskan keabsahan dari kepemimpinan Alwi-Ipul untuk menyelenggarakan muktamar yang sah. Dengan demikian, muktamar yang digelar di Semarang beberapa waktu lalu dinilai tidak sah karena melanggar aturan organisasi.

WALHI :"Pemerintah Abaikan Lingkungan untuk Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD-Nias"

Banda Aceh, (KATALIS)
Pembentukan Badan Pelaksana (Bapel) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (29/4) dinilai Wahana Lingkungan Hidup tidak aspiratif. Seperti diungkapkan Sofyan, Koordinator Desk Aceh WALHI, pada 4 Mei lalu, hal itu dikarenakan unsur-unsur pelaksana yang terkandung di dalamnya tidak juga menunjukkan perspektif manajemen bencana dan lingkungan yang berorientasi kemanusiaan.

"Membangun Aceh kembali adalah pekerjaan besar yang pastinya juga akan mempengaruhi lingkungan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup malah tidak termasuk dalam struktur Bapel. hal ini menunjukkan tidak adanya perspektif lingkungan dalam badan tersebut," papar Bambang Antariksa, pejabat sementara Walhi Aceh.

Sementara itu, dalam konteks bencana, tidak satu pun unsur yang dipersiapkan untuk menangani masalah tersebut. Padahal Aceh sebagai daerah rawan bencana harus dirancang untuk hal tersebut dalam hal kebijakan maupun model pembangunan.

"Kami menilai pemerintah Indonesia dalam menentukan dan menetapkan personil yang duduk di Bapel tidak transparan. Kriteria yang dibangun pemerintah juga tidak jelas dan tidak pernah diketahui publik sebelumnya. Selain itu, harus juga dipertanyakan mengapa yang menjadi ketua adalah Menkopolhukam. Apakah karena Aceh masih dalam kondisi darurat sipil? Keberadaan Bapel tersebut diharapkan dapat memberbaiki kondisi di Provinsi Serambi Mekah itu. Tentunya, Nias juga diharapkan demikian. Karena rekonstruksi tidak mungkin bisa dijalankan sempurna tanpa perdamaian atau rasa aman," tukas Sofyan.

Kejanggalan lain yang juga diamati WALHI dari pembentukan Bapel tersebut adalah keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NAD Sayed Fuad Zakaria sebagai dewan pengarah. "Sesuai dengan salah satu fungsi ketua dan wakil DPRD menjadi dewan pengawas di luar struktur sehingga mampu menjalankan fungsi legislasi objektif. Proses yang ada saat ini memperlihatkan penyusunan dan penempatan personil Bapel tidak didasarkan kebutuhan lapangan dan fungsi lembaga," jelas Bambang Antariksa.

Pemerintah Indonesia menetapkan struktul Bapel untuk rekontruksi dan rehabilitasi NAD dan menuangakannya dalam SK Presiden Nomor 63/M/2005 tertanggal 29 April dan Perpu Nomor 2/2005, di amana telah ditandatangani oleh Presiden SBY pada 29 April lalu. (AK)